Riyadh (BeritaTrans.com) - Menteri Keuangan Arab Saudi mengatakan negara tersebut dapat menghemat lebih dari $200 miliar selama dekade berikutnya dengan mengganti bahan bakar cair yang digunakan untuk konsumsi domestik dengan gas dan sumber energi terbarukan (EBT). Hal itu dilakukan sebagai upaya kerajaan untuk memangkas biaya untuk mendanai program investasinya.

Eksportir minyak terbesar dunia tersebut telah memulai program reformasi yang ambisius dalam beberapa tahun terakhir untuk memodernisasi ekonominya, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungannya pada pendapatan minyak.

"Salah satu inisiatif yang akan kami selesaikan adalah mengganti (bahan bakar) cair," kata Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan.

"Program ini akan membuat pemerintah berhemat sekitar 800 miliar riyal ($213,34 miliar) selama 10 tahun ke depan yang dapat digunakan untuk investasi,” katanya, sebagaimana dilansir dari Reuters, Minggu (25/4).

 

Arab Saudi bulan ini menandatangani perjanjian pembelian listrik dengan tujuh proyek tenaga surya sebagai bagian dari rencana untuk mengoptimalkan bauran energi yang digunakan untuk produksi listrik.

​"Alih-alih membeli bahan bakar dari pasar internasional dengan harga $60 dan kemudian menjualnya dengan harga $6 untuk keperluan Saudi, atau menggunakan sebagian kuota kami di OPEC untuk dijual dengan harga $6, kami sebenarnya akan menggantikan setidaknya 1 juta barel setara minyak per hari dalam 10 tahun ke depan dan menggantinya dengan gas dan energi terbarukan," kata Jadaan.

Terpukul keras oleh harga minyak mentah yang lebih rendah dan krisis virus corona pada tahun lalu, kerajaan baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mempercepat investasi domestik. Kerajaan mendorong investasi senilai multi-triliun dolar yang dipimpin oleh perusahaan raksasa minyak negara Aramco dan dana pemerintah $400 miliar, Dana Investasi Publik.

Dalam upaya untuk mengalihkan beban beberapa investasi yang direncanakan dari kas, beberapa perusahaan telah diminta untuk menurunkan dividen yang mereka bayarkan kepada pemerintah untuk meningkatkan belanja modal.

“Antara sekarang hingga 2025, dan mungkin hingga 2030, kesinambungan fiskal menjadi prioritas kami. Kami yakin, hingga kami mencapai semua target yang ditetapkan Visi 2030, kami perlu menjaga kesinambungan fiskal dan mengontrol pengeluaran pemerintah,” kata Jadaan.

Visi 2030 adalah rencana Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mengguncang Arab Saudi dengan mengurangi ketergantungan ekonomi dari komoditas minyak. Selain itu juga membangun industri baru dan mega proyek dengan sektor swasta untuk menghasilkan jutaan pekerjaan.

Arab Saudi mencatat angka pengangguran di level 12,6 persen pada akhir tahun 2020, turun dari rekor tertinggi 15,4 persen pada kuartal kedua tahun lalu ketika ekonomi terdampak buruk oleh pandemi. Namun angka tersebut jauh di atas tingkat 7 persen yang ingin dicapai kerajaan pada tahun 2030.

"Kami mempertahankan target pengangguran untuk tahun 2030, tetapi karena kami belum keluar dari masalah, tetapi sangat sulit untuk mengatakan berapa tingkat pengangguran pada tahun 2021," kata Jadaan.

(lia/sumber:voaindonesia.com)