BANDUNG (BeritaTranscom) - Himpitan ekonomi di tengah pandemi dirasakan hampir seluruh kalangan. Tak terkecuali, pengusaha. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pengelola Terminal Wisata Grafika Cikole terpaksa menjual asetnya, termasuk burung, untuk menutup biaya operasional dan membayarkan gaji karyawan.

Soalnya, biaya operasional dan gaji karyawan tetap harus dibayarkan di tengah penutupan tempat wisata akibat PPKM. Meskipun, pengelola Terminal Wisata Grafika Cikole telah merumahkan sebagian besar karyawan.

"Sebenarnya, kami ingin menyelamatkan operasional perusahaan untuk menutup gaji karyawan, sehingga mau tidak mau, salah satunya jual koleksi Burung Macaw," terang General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole Sapto Wahyudi, Rabu (28/7).

Dia menyebut ada enam ekor burung macaw yang terpaksa dilego. Burung dengan paruh bengkok tersebut laku dijual Rp30 juta untuk ukuran sedang dan Rp100 juta untuk ukuran besar.

Hasil dari penjualan burung macaw tersebut kemudian digunakan untuk menutup operasional perusahaan, termasuk gaji karyawan. "Intinya, bisa menutup gaji karyawan satu bulan," imbuh dia.

Sapto melanjutkan PPKM yang kini diperpanjang membuat perusahaan tidak mengantongi pemasukan sama sekali karena objek wisata ditutup. Kondisi ini mempengaruhi keuangan pengelola.

"Kunjungan sudah nggak ada sama sekali. Kami cuma berharap dari kamar karena status kamar masih boleh buka, walaupun sangat tidak sesuai ekspektasi kami," ungkapnya.

Ia mengaku sudah menawarkan promo besar-besaran kepada pengunjung, namun demikian okupansi tetap saja masih jauh dari target.

"Sudah promo kamar cukup jauh kita diskon sampai 30-40 persen kamar. Dengan catatan terisi 25-35 persen (okupansi), tapi tidak tercapai," katanya.

Sebelum PPKM pada 3 Juli lalu, Terminal Wisata Grafika Cikole mempekerjakan total 105 karyawan. Terdiri dari, 30-40 karyawan saat weekday dan 80 karyawan saat weekend.

"Sekarang (saat PPKM) yang masuk cuma 5 persen. Paling banter kalau ada yang menginap, 10 persen (karyawan) dari total 105 karyawan," terang Sapto.

Hitung-hitungan pengelola, total kerugiannya sejak awal pandemi mencapai Rp2 miliar hingga saat ini.

Menurut Sapto, pelaku usaha sebenarnya setuju dengan dilakukannya pembatasan mobilitas masyarakat, mulai dari PSBB hingga PPKM. Agar pandemi covid-19 dapat cepat teratasi dan pelaku usaha bisa kembali pada aktivitas normalnya.

"Bagaimana pengendalian pandemi ini bisa terjaga, contohnya kami suruh berapa minggu pun kami siap. Dalam artian positif, kita bisa lebih save (aman) lagi dan bisa bareng-bareng melakukan pengendalian, kami siap mendorong pemerintah dalam pengendalian," ujarnya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)

 

Namun, yang menjadi catatannya, di masa PPKM level 4 ini, ia juga berharap bantuan. Misalnya, dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang terdampak pembatasan aktivitas.

"Kita juga masih bingung status KBB sendiri. Kalau dari Pak Ridwan Kamil kami masuk PPKM level 3, sedangkan Kementerian Dalam Negeri, kita dianggap PPKM level 4 sehingga restoran-restoran itu belum boleh buka. Tapi kalau dari Kemenaker kita masuk ke Level 3 dan tidak mendapat bantuan, jadi kan enggak ada kejelasan," ungkapnya.

"Kami sih inginnya semua level 4, berarti dari Kemenaker kita bisa dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Meski restoran enggak bisa buka tapi ada subsidi kepada karyawan," lanjutnya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)