KABUPATEN CIREBON (BeritaTrans.com) - Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia diwakili Sesditjen DJPT,  Trian Yunanda  bersama Anggota Komisi IV  DPR R.I,  Ono Surono berkunjung ke kampung nelayan di Desa Gebang Mekar,  Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag, Wakil Bupati, Hj.Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si, unsur Forkopimda, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar dan Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya Sesditjen DJPT,  Trian Yunanda mengatakan, kegiatan ini merupakan program Bulan Bakti Nelayan Direktorat Perikanan Tangkap DPT Kementerian Perikanan dan Kelautan bersama Komisi IV DPR R.I.

Menurutnya, para nelayan adalah pahlawan penggerak ekonomi dan ketahanan pangan di Tanah Air. Bahkan, pada masa pandemi Covid-19 ini ekonomi perikanan terbukti sangat tangguh pertumbuhannya.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perikanan lebih tinggi daripada PDB tingkat Nasional. Serta PNBP perikanan justru rekor tertinggi pada tahun 2020 hampir mencapai Rp 600 miliar.

Pemenuhan kebutuhan ikan sebagai sumber protein bernilai tinggi baik level nasional maupun dunia menjadi peluang pengembangan sektor perikanam, kata Sesditjen DJPT,  Trian Yunanda.

Trian menjelaskan, kebijakan program pembangunan tidak akan tercapai dengan baik hanya dengan satu pihak. Kementerian Kelautan dan Perikanan butuh sinergi serta kolaborasi dan harmoni dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Pesan Pak Menteri KKP, kami harus bertemu dengan semua pihak. Berdiskusi, mendengarkan aspirasi dan melihat ke lapangan. Sehingga menjadi bekal di eksekutif dan legislatif untuk memperkuat pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang makin solid,” katanya.

Selain melakukan kunjungan kerja, pihaknya memberikan bantuan kepada para nelayan di Gebang.

“Kami juga memberikan bantuan,  baik dalam bentuk logistik perbekalan laut maupun fasilitasi permodalan. Bantuan ini tentunya tak lepas dari Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono yang selalu mengawal KKP,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang dibangun tahun  2004 pada zaman Menteri KKP,  Rohmin Dauri.

Menurutnya, Cirebon mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Sehingga butuh dorongan semua pihak agar TPI di Gebang ini bisa maju dan berkembang.

“Kita sudah mempunyai UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” ujarnya, Senin (6/9/2021).

Salah satu yang diatur kata Ono Surono bagaimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana mulai dari alur sungai muara, pelabuhan perikanan termasuk pembiayaan dan keamanan di laut.

Tetapi tentunya pemerintah tidak bisa sendiri menjalankan amanah UU tersebut. Oleh karena itu  perlu dukungan semua pihak.

Ono menjelaskan, selama ini masyarakat atau nelayan di Gebang belum melaksanakan gotong-royong dengan baik. Masyarakat belum bersatu dengan baik.

“Sehingga kita harapkan manakala keinginan nelayan Gebang untuk pemerintah turun tangan membangun TPI Gebang dan mengaktifkan TPI, perlu dukungan salah satunya dari masyarakat,” ujarnya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, pihaknya bersama perwakilan KKP dan DPR R.I melakukan dialog bersama nelayan. Bahkan banyak nelayan yang mengeluhkan hasil tangkapannya.

“Hasil diskusi ini nantinya akan dicarikan solusi terbaik untuk para nelayan di Gebang. Karena Kelautan kewenangan di provinsi. Sehingga kami berencana membentuk forum diskusi bagi nelayan dan Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar dan daerah pada bulan Oktober 2021,” katanya.

Imron mengungkapkan, pihaknya sangat kesulitan untuk mengetahui berapa hasil tangkapan nelayan Gebang sendiri. Pasalnya di Gebang tidak mempunyai TPI.

“Contoh di Bondet Kabupaten Cirebon dan Indramayu mampunyai TPI sehingga kita tahu berapa hasil tangkapan ikannya serta perputaran uang itu sendiri,” ujarnya.

Ketika pemerintah mau membantu sangat sulit. Karena tidak mungkin pemerintah membantu  perorangan. Sehingga yang dibutuhkan yakni kelompok seperti koperasi nelayan untuk pembuatan TPI

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengemukakan,  panjang laut Kabupaten mencapai 77 KM. Sangat potensi sekali bagi para nelayan.

Akan tetapi butuh kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta DPR R.I dan DPRD untuk mengakomodir semua permasalahan nelayan. (Taryani)