JAKARTA(BeritaTrans. com) - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak pemerintah agar mengevaluasi kinerja BUMN  PT Krakatau Steel (KS). 

Pasalnya, selama ini produsen  baja tersebut telah  diberikan fasilitas oleh negara. Namun belum mampu menyiapkan seluruh kebutuhan bahan baku baja nasional. 

Baca Juga:
GINSI soal Permendag No 20 Tahun 2021: Perlu Revisi masih Banyak Masalah

"KS sudah terlalu lama diberi fasilitas  seperti KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Namun kami (importir) anggota GINSI merasakan kinerja  BUMN tersebut belum sesuai dengan harapan. Misalnya  komunikasinya tertutup. Biasanya kami (importir) hanya diberi kesempatan berhubungan dengan agen-agen yang ditunjuk oleh KS. Padahal, bisa dibilang  KS itu belum maksimal dalam menjalankan bisnisnya, meskipun aktivitas importasinya sudah di support negara," ujar Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan. 

Erwin juga  mengungkapkan, fasilitas kuota importasi yang diberikan negara kepada  KS belum tentu termonitor dengan baik, sehingga rawan praktik penyelewengan. 

Baca Juga:
GINSI: Permenprin 21/2021 Dapat Menjaga Kelangsungan Industri Dalam Negeri

Di sisi lain, imbuhnya kepada pers kemarin, industri lainnya seringkali mengalami kekurangan stok bahan baku baja dan  tidak bisa di supply oleh KS. 

"Para pelaku industri terkadang untuk mendapatkan stok bahan baku dari KS susah. Kita disuruh menunggu sampai kapan waktunya tidak jelas. Apalagi harganya juga belum tentu fairness, ya kita pada akhirnya pilih melakukan importasi sendiri," ucap Taufan. 

Baca Juga:
GINSI soal PPKM: Pemerintah tetap perhatikan Pasokan Bahan Baku

Dia menjelaskan, cita cita Founding Father, Soekarno, mendirikan Krakatau Steel agar Indonesia menjadi berdaulat di sektor baja untuk memenuhi  kebutuhan baja di semua sektor mulai dari industri  pertahanan hingga rumah tangga. Tapi  kenyataannya jauh dari harapan. 

 Krakatau Steel yang diharapkan menjadi pensuplai bahan baku baja nasional nyatanya sekarang hanya memproses bahan baku baja impor, dan  bukan menghasilkan bahan baku baja untuk subtitusi impor , malah masuk ke segmen baja hilir yang akan menghimpit IKM baja nasional. 

Pabrik baja yang didirikan sejak tahun 1960-an seharusnya kembali kepada cita-cita pendiri Bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang kuat dalam bidang Baja yang merupakan mother of industri. Tapi faktanya Krakatau Steel tidak berdaya 
meminimalisir masuknya bahan baku baja impor. Karena tidak dapat membuatnya dan tidak mengejar ketertinggalannya. Ini  sebuah kesalahan manajemen. 

"Faktanya di lapangan, Industri sektor baja sampai saat ini mengalami kekurangan dan kesulitan memperoleh bahan baku. Bahkan cenderung monopolistik karena kita gak bisa langsung membeli ke KS tetapi harus melalui distributor/mitranya dengan  selisih harganya justru lebih mahal," ucap Taufan. 

Oleh sebab itu, kata dia, industri-industri kecil yang memerlukan bahan baku baja, lebih memilih melakukan importasi sendiri.(wilam)