PADANG (BeritaTrans.com)– Guna menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api di wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Direktorat Keselamatan dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat menggelar Rapat Koordinasi Rencana Gerakan Nasional Keselamatan Perkeretaapian di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/12/2021). 

Baca Juga:
KAI Dukung Program Motor Gratis Kemenhub, Pendaftaran hingga 18 April 2024

“Kegiatan ini kita laksanakan di Sumbar karena angka kecelakaan Kereta api (KA) tertinggi di Indonesia, sehingga kita menjadikan Sumbar sebagai pilot project keselamatan perkeretaapian Nasional,” ungkap Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Edi Nursalam.

Jumlah Angka Kecelakaan di wilayah Sumatera Barat sepanjang tahun 2021 mencapai 30 kasus, yang didominasi oleh kejadian KA tertemper kendaraan mobil di pelintasan sebidang tanpa palang pintu. 

Baca Juga:
Angkutan Motor Gratis (MOTIS) Kembali Digelar, DJKA Perpanjang Lintas Pelayanan Hingga Madiun

Dengan, kegiatan sosialisasi dan gerakan nasional ini diperlukan untuk mengurangi angka tersebut. 

“Kita memiliki tantangan yang sangat berat, yaitu menanamkan perilaku masyarakat untuk sadar akan keselamatan di perlintasan perkeretaapian. Pengetahuan dan kesadaran keselamatan sendiri ini yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat di Sumatera Barat,” urainya.

Baca Juga:
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang, DJKA Dorong Masyarakat Beralih dari Kendaraan Pribadi

Sebagai tindak lanjut, pada akhir tahun 2021 hingga 2022, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah menyusun program peningkatan keselamatan di Wilayah Sumbar.

Program peningkatan keselamatan tersebut mencakup pemasangan palang pintu dan early warning system di beberapa perlintasan tidak resmi, pembuatan frontage atau jalan kolektor di tiga titik lintas kereta api, serta pembuatan patok sebagai pembatas aktivitas masyarakat dengan rel. 

Rencana kegiatan penanganan keselamatan ini telah dianggarkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Suamtera Bagian Barat sebesar Rp250 miliar dengan skema multi years contract atau MYC dan sumber dana SBSN. 

Direncanakan pada tahun 2022 nanti, seluruh rencana kegiatan keselamatan ini akan berjalan yang beriringan juga dengan berbagai program peningkatan perkeretaapian di wilayah Sumbar. 

Pemerintah Daerah juga sangat mendukung kegiatan ini seperti yang diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya. 

“Saya sangat mendukung penuh kegiatan ini, bahkan saya berharap dapat segera dilaksanakan karena saya ingin masyarakat saya selamat dari kecelakaan. Saya memerintahkan kepada seluruh pejabat daerah utamanya para camat dan lurah agar dapat mensosialisasikan bahwa perlintasan kereta api itu harus steril dan bebas dari aktivitas masyarakat," ungkapnya.

Mahyeldi juga berharap bahwa KA di Sumbar dapat seperti di daerah lain yang nyaman, bebas gangguan, murah, dan minim kecelakaan. Hal ini diharapkan dapat mendorong perekonomian dan aksesibilitas masyarakat Sumbar, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya pasca Covid-19. 

Selain Gubernur Sumatera Barat, kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Forkopimda Sumatera Barat, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska), serta tokoh budaya Sumatera Barat. 

Seluruh pihak berharap bahwa kegiatan ini mampu mengurangi angka kecelakaan yang cukup tinggi. 

“Kami sangat senang karena program kami disambut baik oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kami berharap program keselamatan nanti dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat memahami arti penting keselamatan di perlintasan kereta api sehingga tidak melakukan aktivitas apapun serta mematuhi regulasi yang telah dibuat,” pungkas Edi. (omy)