JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Musyawarah (Mukerda, Musnit, Mukernit) Organda Se-Provisi DKI Jakarta  digelar untuk Tahun 2022.

Dua tahun terakhir ini semua lini berada pada kondisi paling sulit, terpuruk sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Salah satu sektor yang paling terdampak adalah angkutan umum, namun kita bersyukur saat ini sudah mulai membaik Covid-19 sudah menurun walaupun belum tuntas," tutur Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, Kamis (30/6/2022).

DPD DKI minta pemerintah untuk menertibkan angkutan ilegal yang selama ini mengganggu keberlangsungan usaha angkutan legal. 

Mukerda digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-60 Organda dengan mengusung tema besar  “Memperkuat Pondasi Indonesia Maju dengan Kolaborasi,Optimalisasi dan Digitalisasi”.

"Ini juga merupakan agenda tahunan sebagai kalender organisasi sesuai mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Organda," urainya.

Selain Mukerda Organda, ada tujuh Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Provinsi DKI Jakarta   melaksanakan Musyawarah yaitu Musyarah Dewan Pimpinan Unit AKAP, Angsuspel & Barang, Bus Kecil, dan Sewa Wisata (musnit) Musyawarah Kerja Dewan Pimpinan Unit Bus Kota, Taksi, dan Angkutan Lingkungan (mukernit).

Musyawarah kali ini  mengambil tema “Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Angkutan Umum yang Profesional dan Terintegrasi Berbasis Teknologi”.

Menurut Shafruan, pilihan tema ini, untuk menggambarkan angkutan saat ini dan terutama di masa yang akan datang sehingga mampu bersaing dan mejaga kelangsungan hidup usahanya dengan manajemen layanan yang profesional dan terintegrasi dan berbasis teknologi.

"Permasalahan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta yang perlu mendapat perhatian khusus dan kebijakan khusus pemerintah untuk menyelamatkan agar kembali mampu bangkit kembali ditengah tengah kesulitan yang sangat berat saat ini, terkait Law enforcement Angkutan bebasis aplikasi (online)," kata dia. 

Sementara beberapa moda angkutan perlu perhatian khusus karena kondisi angkutan umum ini sangat memprihatinkan.

Di antaranya adalah Bajai, Bus sedang, dan Taksi Angkutan Pariwisata.

Shafruan menegaskan soal percepatan revitalisasi bus sedang, percepatan program Jak Lingko, dan Jak Lingko ber-AC, di sisi lain pelatihan pengemudi  harus menjadi skala prioritas untuk diberikan perhatian khusus, khususnya soal biaya. 

"Perlu juga menjadi perhatian soal peran PT Transjakarta sebagai operator, tidak sebagai regulator supaya tidak tumpang tindih dengan Dinas Perhubungan," imbuhnya. 

Pemerintahn juga harus tegas soal angkutan tidak berizin  yang selama ini sangat menggangu keberlangsungan industri tranportasi legal.

Shafruan juga berharap terjadinya integrasi dan konektivitas seluruh moda angkutan, sementara khusus angkutan barang DPD Organda DKI memiliki komitmen dengan program Pemerintah tentang ODOL (over dimension and over loading) yang selalma ini menjadi perhatian Kementerian Perhubungan.

“Semoga musyawarah ini dapat menyusun program kerja yang tepat, mencari solusi yang dapat meningkatkan keberadaan keberlangsungan usaha angkutan umum yang lebih andal, Mari kita bermusyawarah secara demokratis, merumuskan gagasan gagasan positif untuk program kedepan yang lebih profesional  membawa angkutan umum yang lebih baik," pungkasnya. (omy)