PALU (BeritaTrans.com) - Kerusuhan antara warga dan polisi di kawasan tambang emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Rabu (26/10) malam, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona.

Mutmainah menilai saat ini kondisi di kawasan tambang emas Poboya belum sepenuhnya kondusif. Sehingga, ia meminta Pemerintah Kota Palu untuk segera mengevakuasi perempuan dan anak di sana.

Sebab, para perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi.

"Sebaiknya situasi konflik Poboya harus ada upaya khusus untuk penanganan kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan di atas," kata Mutmainah Korona kepada media ini, Kamis (27/10).

Dia mengatakan, perempuan, anak, dan kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi menjadi korban dalam konflik tersebut.

Menurut Mutmainah, memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan di lokasi rawan konflik sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Di mana di dalam PP berisi 99 pasal itu disebutkan, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang dilakukan pemerintah daerah itu di antaranya meliputi; Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik; Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; Perlindungan terhadap kelompok rentan; Sterilisasi tempat yang rawan konflik; Penegakan hukum; dan Penyelamatan harta benda korban.

"Harus ada upaya khusus dengan melokalisir sementara waktu perempuan, anak, dan kelompok rentan sampai pada situasi membaik. Biar mencegah trauma yang lebih besar dan mencegah kekerasan dari situasi tersebut. Karena resikonya sangat besar, apalagi buat anak-anak. Kasian mereka," kata Mutmainah. (ds/sumber Kumparan.com)