JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pengarahan kepada seluruh pegawai Kemenhub dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub Tahun 2024, Jumat (10/2/2023).

Rakor turut dihadiri Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan, 37 perwakilan Bappeda, 37 perwakilan Dishub Provinsi, dan jajaran BUMN sektor transportasi.

Baca Juga:
Sejumlah Proyek Infrastruktur Transportasi Akan Diresmikan Pada 2024

Dalam kesempatan tersebut, BKS mengatakan akan terus mendorong pendanaan kreatif (creative financing), untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui APBN.

Sejumlah pendanaan kreatif dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni. 

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Slogan Angleb "Mudik Ceria, Penuh Makna"

Selain itu, dia juga terus mendorong untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU).

“Ke depan, pendanaan kreatif akan terus ditingkatkan dan kami akan mengkreasikan potensi aset negara seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan agar lebih optimal,” ucap Budi Karya.

Baca Juga:
Kemenhub Dorong Digitalisasi di Sektor Transportasi

Pada kesempatan yang sama, Menkeu mengatakan, peranan Kemenhub dalam pemulihan ekonomi sangat krusial. 

“Dengan tersedianya moda transportasi yang saling terhubung dapat membantu pemulihan ekonomi. Konektivitas menjadi vital,” ujar Sri.

Dia minta seluruh jajaran Kemenhub dapat memanfaatkan APBN secara optimal, yang dapat menghasilkan infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat.

Dia mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan Kemenhub dalam pemanfaatan APBN dalam proyek pembangunan KA Makassar-Parepare. 

“Akhirnya Sulawesi memiliki kereta api pertamanya. Jadikan proyek ini sebagai evaluasi dan perhatikan sisi-sisi yang bisa diefisienkan,” imbuhnya.

Sri juga meminta jajaran Kemenhub yang membuat kebijakan, agar tidak salah berpikir yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang salah.

“Pikirkan konsekuensi dari tiap langkah yang diambil,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran Kemenhub untuk memerhatikan aset-aset negara, dalam hal ini infrastruktur transportasi yang sudah ada. 

“Aset yang berasal dari APBN jangan dibiarkan tidur. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp340,16 triliun.

Sementara, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.

Adapun pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi.

Pendanaan APBN melalui rupiah murni, PNBP, dan BLU, difokuskan untuk peningkatan SDM Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.

Dari tahun ke tahun, sumber dana PNBP dan BLU di lingkungan Kemenhub mengalami peningkatan. 

Pada 2020, persentase sumber dana PNBP terhadap total pagu anggaran adalah 8,23%, tahun 2021 sebesar 9,72%, dan tahun 2022 sebesar 11,31%.

Sedangkan sumber dana BLU pada 2020 sebesar 3,46%, tahun 2021 sebesar 3,71%, serta tahun 2022 sebesar 4,80%. 

PNBP dan BLU akan terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen pendanaan melalui APBN, dengan mengedepankan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Arah kebijakan dan program kerja Kemenhub 2024 akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024, di mana anggaran infrastruktur diarahkan untuk menyediakan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. 

Selain itu, Kemenhub juga siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, pemindahan IKN tahap awal, serta keberlanjutan pembangunan.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan yaitu: penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. 

Kemudian, melakukan kegiatan padat karya untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional, meningkatkan konsistensi pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta penyelesaian kegiatan prioritas. (omy)