JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan kembali menambah sebanyak 40 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan atau yang dikenal dengan Inaportnet. 

Pada tahun ini Kemenhub menargetkan sebanyak 260 pelabuhan dapat menerapkan Inaportnet.
 
Dengan penambahan ini, maka total pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet dari 2016 s.d Juni 2023 yaitu sebanyak 149 pelabuhan, atau sudah lebih dari 50 persen dari total target hingga akhir tahun 2023.
 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri langsung peluncuran Go Live Tahap 1 penerapan aplikasi Inaportnet di 40 pelabuhan.
 
Pada kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai langkah awal komitmen bersama penerapan Inaportnet di 40 Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), yang terdiri dari 19 pelabuhan yang menjadi percepatan target pengawasan komoditi mineral dan batubara, dan 21 pelabuhan prioritas berdasarkan kunjungan kapal, 15 Distrik Navigasi, dan 19 Badan Usaha Pelabuhan.
 
Menhub mengatakan, pelabuhan menjadi pusat distribusi logistik yang dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing negara. 

Baca Juga:
DLU Apresiasi Kelancaran dan Kesuksesan Angkutan Laut Lebaran

"Dengan digitalisasi pelayanan yang dilakukan melalui Inaportnet, diharapkan pelayanan kepelabuhanan semakin baik dan dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional," ujar Menhub, Senin (26/6/2023).
 
Penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan wujud pengawasan antarstakeholder terkait, sehingga pelayanan kepelabuhanan akan lebih akuntabel dan transparan. 

"Selain itu, diharapkan turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba dan sektor kepelabuhanan,” ujar Menhub.
 
Menhub berharap, seluruh pemangku kepentingan terkait dapat terus meningkatkan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral, guna memberikan pelayanan terbaik di pelabuhan.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi komitmen dan upaya Kemenhub. 

Baca Juga:
Menhub Bahas Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Patimban, Proving Ground Bekasi, dan MRT Jakarta di Jepang

Ini adalah wujud nyata sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk memberikan pelayanan kepelabuhanan yang baik kepada masyarakat.
 
"Saya ucapkan selamat. Dengan implementasi tahap pertama 2023, diharapkan Inaportnet dapat mewujudkan visi sebagai penggerak utama efisiensi pelayanan publik, melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang impor dan ekspor. Kita harapkan daya saing nasional bisa terus meningkat," urainya.
 
Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan Kemenhub dalam upaya penerapan Inaportnet di 40 pelabuhan, di antaranya yaitu menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap I pada Maret lalu sebagai langkah awal penerapan inaportnet.

Selanjutnya melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait, dan menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada pengguna jasa di 40 pelabuhan pada Mei 2023 hingga pertengahan Juni 2023.
 
Dijadwalkan, pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap 2 akan dilaksanakan pada awal September 2023 dan Go Live tahap 3 pada November 2023. 

Baca Juga:
Arus Balik dari Sumatera Menuju Jawa Melalui Penyeberangan Terpantau Lancar dan Terkendali

Adapun 40 pelabuhan yang mulai menerapkan Inaportnet, yakni Kantor UPP Kelas II Rangga Ilung; Tanjung Redep; Atapupu; Pomako; Raja Ampat; Benete; Reo. Selanjutnya, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang; Susoh; Tapak Tuan; Teluk Sigintung; Kintap; Pulau Bunyu; Sungai Nyamuk; Kuala Samboja.

Sangkulirang; Tanjung Santan; Laiwui; Buli; Bunta; Pagimana; Pomalaa; Kolaka; Lapuko; Brondong; Marapokot; Baa; Sebu; Waikelo; Larantuka; Lewoleba; Sadai; Jailolo; Soasio; Babang; Saumlaki; Bintuni; Kaimana; Sungai Lumpur; Calabai.
 
Sebagai informasi, berdasarkan hasil sidang komite fasilitasi ke-47 pada Organisasi Maritim Internasional (IMO,  telah mewajibkan negara anggotanya untuk menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024. 

Untuk itu, Indonesia melalui Lembaga National Single Window (LNSW) terus mempersiapkan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan digitalisasi kepelabuhanan di Indonesia melalui mekanisme single submission, single processing, dan single synchronizing and decision making.
 
Salah satunya yaitu melalui aplikasi Inaportnet yang merupakan bagian dari ekosistem logistik nasional (NLE), yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. 

Aplikasi Inaportnet ini telah terintegrasi dengan beberapa layanan dari pemangku kepentingan lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Kesehatan Pelabuhan.
 
Turut hadir pada kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub. (omy)