JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya memajukan konektivitas di wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah Maluku.

Upaya ini menjadi prioritas utama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Baca Juga:
Berhasil Evakuasi Kapal MV. Layar Anggun 8, Kemenhub Diapresiasi dari Pemilik Kapal

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyoroti beberapa infrastruktur vital yang tengah dibangun atau direncanakan dalam mendukung tujuan tersebut. 

Namun ada beberapa tantangan utama yang dihadapi di antaranya keterbatasan fasilitas di beberapa Wilayah Kerja Pelabuhan (Wilker Pelabuhan).

Baca Juga:
Dukung Pembangunan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Tanjung Wangi, Menhub Ajak Peran Swasta

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperjuangkan peningkatan konektivitas di wilayah timur Indonesia. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur yang harus diatasi," ujarnya di Jakarta, Ahad (29/4/2024).

Capt. Antoni mengungkapkan, Wilker Pelabuhan Lirang salah satu yang menjadi sorotan utama. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, namun menghadapi kendala pada alur masuk yang sempit dan arus yang tidak menentu.

Baca Juga:
Siapkan Submisi Dokumen PSSA Selat Lombok ke IMO, Kemenhub Gelar FGD Nasional

Pendangkalan alur masuk menjadi masalah serius, sehingga membatasi kapal dengan draft di atas dua meter untuk berlabuh.

Meskipun telah dilakukan pengerukan pada tahun 2017, pendangkalan kembali terjadi, menyebabkan kapal harus berlabuh dan melakukan aktivitas turun-naik penumpang serta bongkar-muat barang dengan jarak yang cukup jauh dari Dermaga Lirang.

Wilker Pelabuhan Luang menurut Capt. Antoni juga menjadi fokus perhatian. Meskipun belum memiliki fasilitas pelabuhan, wilayah ini sudah dijadikan tempat singgah oleh kapal perintis. 

"Namun, kegiatan turun-naik penumpang dan bongkar muat barang dilakukan dengan jarak yang jauh dari pulau Luang, mencapai sekitar 10 km dari tepi pulau," katanya.

Beberapa kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut adalah  kapal perintis (KM Sabuk Nusantara 71, KM Sabuk Nusantara 87, KM Sabuk Nusantara 28, dan KM Lintas Bahari Indonesia).

"Namun saat ini Pra Studi Kelayakan telah dilakukan pada tahun anggaran 2022 untuk memperbaiki kondisi ini," tambah Capt. Antoni.

Wilker Pelabuhan Mahaleta menghadapi tantangan serupa. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, terdapat kerusakan berat pada salah satu segmen dermaga dan causeway. Kondisi ini menghambat operasional pelabuhan.

"Pembangunan dan rehabilitasi sudah direncanakan pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan, menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ungkapnya.

Capt. Antoni menegaskan upaya ini bertujuan memastikan keselamatan  dan keamanan pelayaran  di Wilayah Kerja Pelabuhan Lirang dan Wilayah Kerja Pelabuhan Luang.

"Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tujuan ini dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan wilayah tersebut. Kami terus mengawal dan mempercepat langkah-langkah strategis ini untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat kepulauan dan ekonomi nasional," tutupnya. (omy)