Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2024 Sebesar Rp38,47 Triliun Disahkan Komisi V DPR

  • Oleh : Naomy

Kamis, 07/Sep/2023 20:22 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi di gedung DPR, Jakarta Menhub Budi Karya Sumadi di gedung DPR, Jakarta

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Akhirnya Komisi V DPR mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun. 

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:
Sejumlah Proyek Infrastruktur Transportasi Akan Diresmikan Pada 2024

"Komisi V dan Kementerian Perhubungan sepakat sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada. Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran," urai Pimpinan Komisi V DPR Lasarus.

Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp38,07 triliun. Penambahan Rp400 miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Slogan Angleb "Mudik Ceria, Penuh Makna"

Dari total pagu yang diperoleh Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp 36,05 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp74,53 triliun. 

Namun, meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik.

Baca Juga:
Kemenhub Dorong Digitalisasi di Sektor Transportasi

“Kemenhub secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi," ujar Menhub.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN. 

"Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerja sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," urai Menhub.

Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024.

Di antaranya adalah peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil. 

"Kami mengapresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kemenhub Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan  layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat," imbuh Menhub. 

Tahun 2024 ditambahkannya, merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. 

Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. 

Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38, 47 triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp6,64 triliun).

Ditjen Perhubungan Laut (Rp9,49 triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp.7,67 triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp9,68 triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp192,94 miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp3,69 triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp329,87 miliar). (omy)