JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut teken Adendum II Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyediaan infrastruktur di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. 

Penandatanganan ini dilakukan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, dan Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Yarham Harid di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga:
Sinergi Pelindo Jasa Maritim dan Pengguna Jasa Wujudkan K3 di Pelabuhan

Lollan menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ini, yang dipandang sebagai langkah sangat positif dalam memajukan sektor perhubungan laut di Indonesia. 

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik adanya sinergi dan kerja sama ini, yang diawali dengan Penandatanganan Adendum ini," tutur Lollan.

Baca Juga:
Kemenhub Aktif Berpendapat Saat Hadiri Sidang AMTWG 46 di Brunei Darussalam

Dia menekankan, Adendum II Perjanjian Sewa BMN ini memiliki tujuan penting, yaitu memberikan kepastian hukum bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menjalankan kegiatan pengusahaan di wilayah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. 

"Juga sebagai langkah penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan serta meningkatkan pendapatan negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas dia.

Baca Juga:
Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar Latih Manajemen Koperasi untuk Teman Nelayan

Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di pelabuhan Belawan, yang akan berdampak positif pada efisiensi dan produktivitas sektor pelabuhan serta kontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Kami berharap adendum II perjanjian ini akan menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur perhubungan laut yang berkualitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya. (omy)