JAKARTA (BeritaTrans.com) - Beyond Borders Indonesia sebagai komunitas yang memberi perhatian terhadap isu-isu pembangunan di perbatasan NKRI menyelenggarakan diskusi dengan tokoh perempuan DR. Sari Wattimena pakar Gender, khususnya di wilayah timur Indonesia dan Dr Nurlela Syarif anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. 

Menurut Dr Sari, saat ini pembangunan dipersiapkan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. 

Ditambahkannya, Seiring dengan visi tersebut Pembangunan Perempuan di Indonesia timur khususnya Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian dalam pembangunan dan pengembangannya, berdasarkan hasil pengukuran data statistik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai IKG nasional tahun 2020 bahwa kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 40 persen.

Ketimpangan gender yang terjadi di Maluku Utara ini dibenarkan Dr. Nurlela, Anggota DPRD Ternate, juga sebagai alumni Doktor Ilmu Komunikasi, Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta  mengatakan dalam wawancara Border Talks, Maluku Utara masih menganut Budaya Patriarki, sektoral, sehingga kesempatan dan persembahan itu wajib diberikan kepada laki-laki. 

Perspektif leadership misalnya, dari 46 OPD partisipasi di bidang lingkup pemerintahan masih minim Perempuan, menurutnya hal ini “mindset” yang perlu di ubah, karena fasilitas ruang dan kesempatan masih luas. 

"Perempuan yang berkarir di dunia politik masih bisa dihitung oleh jari, mindset 
keterlibatan Perempuan masih dalam level hanya sebagai “pelengkap penderita” atau menjadi pemenuhan standar dari apa yang dikriteriakan, menurutnya hal ini menjadi tantangan apalagi masih 
ada pemikiran bahwa Perempuan tidak bisa memimpin karena wilayah Maluku Utara adalah wilayah kesultanan," ungkap Dr Nurlela, Senin (29/4/2024). 

Untuk meningkatkan Pembangunan Perempuan di wilayah Maluku Utara, adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor diawali dengan aksi mindset membuka ruang dan kesempatan untuk peran perempuan, karena isu besarnya yang terjadi pada provinsi ini adalah 
keterwakilan, perlindungan dan pemberdayaan, pengetahuan mindset dan ekonomi.

"Isu besar ini jika pembangunannya disinergikan akan berdampak pada pembangungan yang berkelanjutan sesuai dengan misi Maluku Utara menuju Indonesia Emas 2045, bagaimana caranya?" katanya.

Menurut Dr. Nurlela, perlu berbagi gagasan, penyegaran tentang betapa pentingnya peran Perempuan dalam 
Pembangunan sebuah daerah, karena kesempatan ini tidak hanya membicarakan tentang isu gender namun juga tentang Isu Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pengalaman Dr. Sari Wattimena, sebagai konsultan yang pernah terlibat dalam beberapa 
riset dengan Pembangunan Internasional/International development seperti USAID dan ekstraktif bisnis di wilayah Papua, masih terdapat ketimpangan pembangunan perempuan dari sudut pandang gender yang inklusi sehingga mengakibatkan keterlibatan perempuan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. (omy)