LAMPUNG (Berita Trans)) - Terkait masalah kerugian yang diderita manajemen Bus Rapid Transit Trans Bandar Lampung (BRT TBL), Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menilai bahwa di tubuh manajemen konsorsium terjadi kebocoran dalam pendapatan operasional, sehingga operasional BRT merugi hingga milyaran rupiah.Kabid Angkutan Darat Dinas ,Perhubungan Kota Bandar Lampung, Hujatullah, Selasa (11/9) mengatakan: "Banyak kebocoran, saya pernah melihat sendiri di dalam bus BRT itu petugas tiketing memungut kembali tiket yang berserakan di dalam bus, padahal tiket itu sudah digunakan. Ini kan gak bener,".Selain itu, dia mengutarakan petugas menarik uang kepada penumpang, namun tidak memberikan tiketnya. Seharusnya manajemen membenahi agar tidak terjadi lagi kebocoran pendapatan. Jika dibiarkan, bisa bertambah lagi kebocorannya.Konsorsium BRT bukan melanggar Memoroundum of Understanding (MoU) dalam hal one way ticket (tiket terusan) seharga Rp3.500. Pasalnya, semua itu tidak tercantum dalam perjanjian dengan pemerintah kota. "Mereka (konsoursium BRT,-red) menaikkan tarif ongkos karena selama beroperasi selama ini memang tidak balance antara pendapatan dengan pengeluaran, makanya mereka mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket," jelas Hujat.Sebelumnya, Direktur Utama BRT Trans-Bandarlampung, I Gede Jelantik, Senin (10/9), mengaku bahwa pada dasarnya dirinya tidak setuju, akan ada perubahan sistim tiket. Tetapi saat ini pihaknya masih merugi karena hingga saat ini masih ada Angkot yang beroperasi satu trayek dengan BRT.Awalnya diharapkan angkot-angkot tersebut akan menjadi Feeder (Penghubung) dengan BRT tapi dalam pelaksanaa tidak berjalan, maka BRT merugi banyak.Saat ditanyakan banyaknya penolakan dari masyarakat dan berbagai kalangan terhadap rencanaperubahan penetapan tarif, terlebih sudah tidak adanya buskota DAMRI sebagai alternatif lain angkutan umum, I Gede Jelantik malah berdalih bahwa BRT di Lampung, merupakan satu-satunya BRT di seluruh Indonesia yang penerapanya tidak ditopang oleh dana APBD."Bukan, bukan karena tidak ada lagi Damri, kita saat ini merugi, kan kita tidak ditopang APBD seperti di daerah lainya. Ini murni subsidi konsorsium.Meski demikian, apa yang diperdebatkan berbagai kalangan akan menjadi perhatian dan pertimbangan pihak BRT, untuk selanjutnya dibahas di internal maupun dengan Dewan Lalu Lintas serta Pemerintah Kota Bandarlampung. "Nanti akan kita pertimbangkan pendapat -pendapat tersebut, termasuk yang dari masyarakat," jelasnya.MANIS DI AWALSeperti diketahui, rencana konsorsium pengelola BRT Trans Bandar Lampung, yang akan menghapus sistim one way ticket (tiket terusan) seharga Rp3.500, menjadi bukti pihak konsorsium pengelola hanya manis di awal saja.Pasalnya, mulai Oktober mendatang masyarakat Bandarlampung yang akan nmengunakan jasa angkutan BRT tidaka akan merasakan sistim tersebut lagi dengan alasan pihak konsorsium merasa kewalahan. Kebijakan inilah yang mengundang reaksi berbagai kalangan, mulai dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung, DPRD Bandar Lampung dan juga masyarakat. (aco)