JAKARTA (beritatrans.com) - Forum Kehumasan Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara menggelar diskusi anti korupsi di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara, Selasa (4/12/2018).Diskusi anti korupsi yang mengambil tema "Sinergi Bersama dalam Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Pelabuhan Tanjung Priok" itu dibuka langsung oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta.Dalam sambutannya Capt. Hermanta menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. Dengan reformasi birokrasi tersebut Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan transparan serta bersih dari praktik KKN. "Untuk mewujudkan kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil," kata Capt. Hermanta.Capt. Hermanta mengatakan, setiap instansi pemerintah dan stakeholders di Pelabuhan Tanjung priok perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif. Sebagai salah satu upaya pencegahan melalui perbaikan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah, adalah berdasarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. "Secara umum InPres ini mengintruksikan kepada seluruh Pejabat Pemerintah dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan atau birokrasi," katanya.Upaya lain dalam pencegahan korupsi adalah melalui reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani pengguna jasa daan masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Capt. Hermanta menjelaskan, keberhasilan pembangunan zona integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Dalam beberapa waktu ini, Kami (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok) melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasi. Antara lain hal ini terlihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna jasa menunjukkan kualitas pelayanan yang baik," ujarnya.Hadir pada kesempatan itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Deputi Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juga para undangan Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok serta stakeholder terkait lainnya. Adapun pembicara dalam diskusi anti korupsi ini adalah Spesialis Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK RI Rommy Iman Sulaiman dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian PANRB Agus Uji Hantara.(aliy)