JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh stakeholder atau pelaku pelayaran nasional bersinergi untuk mengatasi hambatan kegiatan ekspor barang/produk dalam negeri yang terjadi semenjak pandemi Covid-19. 

Baca Juga:
DLU Apresiasi Kelancaran dan Kesuksesan Angkutan Laut Lebaran

Menhub menyampaikannya dalam kegiatan Focus Group Disucussion (FGD) bertema “Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian Sea) Untuk Mendukung Ekspor Nasional” yang diselenggarkan Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Senin (27/9/2021).

"Dibutuhkan berbagai langkah kongkret dan sinergi yang baik antara Pemerintah bersama seluruh stakeholder pelayaran nasional untuk memastikan pelayanan distribusi ekspor barang tidak terhambat," tegasnya. 

Baca Juga:
Menhub Bahas Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Patimban, Proving Ground Bekasi, dan MRT Jakarta di Jepang

Saat ini Kemenhub tengah memformulasikan upaya yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik untuk kegiatan ekspor itu. 

Salah satunya melalui pembentukan program Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA).

Baca Juga:
Forum ASA Shipping Dialogue Bahas Pentingnya Kolaborasi Pelayaran Regional

Menhub menjelaskan, program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan pelayaran nasional, dengan membentuk sebuah aliansi perusahaan pelayaran nasional, yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan armada asing. 

“Adanya hambatan distribusi logistik untuk kegiatan ekspor, khususnya yang terjadi semenjak pandemi Covid-19, disebabkan karena beberapa hal yaitu terjadinya kelangkaan kontainer, melambungnya ocean freight, serta tidak tersedianya ruang muat di atas kapal. Untuk itu, kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional,” urai dia.

Dia mengatakan, Kemenhub juga mengembangkan media komunikasi digital bernama SEACOMM Shipping Enterprises Alliance Communication Media.

SEACOMM merupakan platform bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang) yang dapat digunakan untuk bertukar informasi terkait ketersediaan ruang muat, kuantitas dan jenis produk ekspor, asal produk ekspor, dan pengusaha ekspor. 

Sistem ini akan diintegrasikan di dalam sistem induk yang ada pada Ditjen Perhubungan Laut yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web.

Pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM ini selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Diharapkan dengan upaya sinergi ini dapat menjamin ketersediaan pasokan produk Indonesia di luar negeri dan dapat melancarkan kembali ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian, khususnya UMKM dapat kembali bergerak,” tutur Menhub.

Turut hadir dalam FGD plt. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Akademisi Saut Gurning dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, dan sejumlah pelaku dan pengguna jasa pelayaran. (omy)