BOGOR (BeritaTrans.com) – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia. 

Baca Juga:
BNI dan Undip Sinergi Perkuat Ekosistem Keuangan Kampus

Hingga dewasa ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kebangkitan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 tidak terbantahkan.

Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.

Baca Juga:
Kisah Kuyung, 10 Tahun Menjadi UMKM Binaan FIFGROUP

Bahasan tersebut mengemuka dalam Forwada - Mikro Forum Virtual Discussion Series 2022 - “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting PascaPandemi?”, di Resto D’Kampoeng, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (24/2/2022). 

Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.

Baca Juga:
BNI Dukung Tim Thomas & Uber Cup Indonesia Juara di All England dan BAC

"OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building," paparnya.
 
OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global. 

Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. 

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. 

Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.

Saat ini, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaimana sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik.

Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.

Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina menambahkan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor.

"Membuat UMKM naik kelas, merupakan fokus BNI saat ini," tuturnya 

Yessy menuturkan, ada tiga Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital”, dan ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.

“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.

Senada dengan Rajab, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. 

"Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya.

Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.

Untuk mengejar ketertingalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. 

Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.

“Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” bebernya.

Dengan berlanja konsumen sebesar 184 miliar dolar AS di tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia. 

"State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, 8 milyar dolar AS ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh pemerintah mencapai 10 milyar dolar AS.  

Selain itu terdapat investasi sebesar 5 milyar dolar AS dalam sektor halal Indonesia, ini menunjukan Indonesia adalah pasar yang sangat besar. 

Dia juga menegaskan pentingnya kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang peduli akan kemajuan UMKM.  

“Saat ini semua instasi/lembaga, sama-sama kerja, jadi mungkin yang belum ada kerjasamanya, jadi jadi bagaimana ini kita kolaborasikan dalam satu orkestra yang menjadi kesatuan visi membangun Indonesia maju,” imbuhnya. 
 
Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo mengemukakan pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. 

"Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor," ulasnya.

Dia membandingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.

“Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” kata dia.

Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk “hand carry”.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. 

"Para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai  60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%," ucapnya.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. 

Pihaknya mengusulkan sebanyak satu juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. 

“Saat ini sudah terdaftar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 200 ribu dan akhir tahun 2 juta produk," pungkasnya. (omy)