JAKARTA (BeritaTrns.com) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, untuk menekan harga tiket pesawat Garuda Indonesia, pihaknya akan menambah jumlah pesawat. 

Hal ini disampaikan oleh Erick dalam rapat dengan Komisi VI di DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga:
Harga Tiket Pesawat Kualanamu - Nagan Raya Masih Tinggi, Penumpang Harap Bisa Turun

“Kita harapkan harga tiket menjadi lebih murah, kita kerja sama dengan BNI, dan juga Himbara. Tapi memang secara solusi jumlah pesawatnya harus ditambah,” kata Erick.

Erick Thohir mengungkapkan, harga tiket pesawat di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan harga tiket pesawat di luar negeri. Hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, seperti di AS yang saat ini memiliki 7.000 pesawat.

“Kalau kita bandingkan, dengan industri pesawat di AS, dan Indonesia tidak bisa apple to apple. Karena di AS total pesawat kurang lebih 7.000, kalau kita hanya seperempatnya, kurang lebih 1.000 pesawat,” kata Erick.

Dia juga menambahkan, di masa kejayaan Garuda Indonesia, jumlah pesawat di Indonesia ada 600an. Di sisi lain, jumlah tersebut berkurang separuhnya saat pandemi Covid-19, menjadi sekitar 300 pesawat.

“Di masa kejayaan industri pesawat itu 600an artinya ada gap yang cukup jauh. Setelah Covid-10, jumlah itu turun sampai setengahnya, termasuk Garuda Indonesia, karena restrukturisasi kan sebagian pesawatnya diambil juga,” ungkap Erick.

Erick Thohir mengungkapkan, saat ini jumlah pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi adalah 36 pesawat, dan Citilink 38 pesawat. Namun, dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun, dia berharap tahun ini Garuda bisa menerbangkan 61 pesawat dan Citilink 58 pesawat.

“Untuk membantu penerbangan domestik, penerbangan Garuda Indonesia, terutama Citilink mayoritas di dalam negeri 70 persen. Dalam PKPU, mereka melihat potensi pasar domestik kita besar,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mendorong agar dana PMN sebesar Rp 7,5 triliun bisa segera cair, sehingga ia meminta Menteri BUMN membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan. Pasalnya untuk meredam harga tiket pesawat Garuda yang semakin mahal, dan rute yang juga semakin terbatas, harus ada penambahan pesawat melalui PMN tersebut.

“Kita sudah sepakat dana PMN Rp 7,5 triliun itu diberikan ke Garuda Indonesia, jangan lama-lama uang itu turun. Harga tiket mahal, pesawat-pun susah ditemukan karena keterbatasan maskapai. Bagaimana perintah bisa diwujudkan, kalau Menkeu belum mencairkan PMN Rp 7,5 triliun tersebut,” tegas Andre. (ds/sumber Kompas.com)