JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pengembangan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi disahkan di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan Seremoni rangkaian  Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Baca Juga:
Kemenhub Pastikan Berantas Praktik Travel Gelap

Di antaranya Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

"Dukungan luar biasa kemenkeu diberikan dengan berbagai instrumen, seperti available payment yang menarik bagi investor untuk turut mengembangkan, membangun dan memperbarui alat uji yang memang dibutuhkan saat ini," tutur Menhub usai penandatangan.

Baca Juga:
Posko Terpadu Angkutan Lebaran Resmi Ditutup, Ada 242 Juta Pergerakan

Finansialnya melalui Kemenkeu ada payungnya dan dimenangkan konsorsium yang merupakan gabungan beberapa perusahaan ini, akan segera dilanjutkan ground breaking.

"Direncanakan ground breaking pengembangan proving ground di November ini dah diharapkan satu tahun ke depan sudah rampung dan bisa dioperasionalkan," ungkapnya.

Baca Juga:
Pergerakan Penumpang Angkutan Umum Masih Tinggi

Menteri Sri menyampaikan selamat atas kerja sama yang dimulai hari ini.

Dia menilai ketersediaan dana APBN memang mendorong dibuatnya kerja sama untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi.

"Ini juga akan mendukung industri otomotif Indoneaia agar mampu menembus pasar internasional dengan meningkatnya standar keselamatan," ujar Sri.

Kerja sana ini juga tak hanya akan membangun proyek dan juga sistem tetapi juga termasuk perawatan. Diharapkan jadi salah satu ikon yang bisa mendukung industri otomotif makin kompetitif.

"Nantinya diharapkan akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan khususnya di Bekasi da sekitarnya," ucapnya.

Adapun perusahaan konsorsium yang bekerjasama dengan BPLJSKB Bekasi itu adalah PT Indonesia Internasional Otomotif Proviground.

Menhub menegaskan dengan adanya skema kerja sama ini, perusahaan konsorsium Indonesia memiliki kepemilikan yang terbesar.

Kerja sama ini juga mendapat dukungan finansial dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

"Kami turut mendukung pengendalian tingkat emisi yang dapat melindungi Indonesia dengan adanya kerja sama ini," tutur Dirut PII Muhammad Wahid Sutopo. (omy)