JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Marine Aquarium Education Center di Pangandaran. Pengembangan sarana edukasi tersebut menggandeng PT. Tridacna Banyu Lestari melalui Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO).

Penandatangan KSO dilaksanakan di Gedung Mina Bahari 3, Jakarta pada 4 November 2022, oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Moch. Muchlisin dengan Direktur PT. Tridacna Banyu Lestari, yang juga menjabat sebagai VP Sea World Ancol, Samudra & Atlantis TIJA, Rika Sudranto. Penandatanganan disaksikan oleh Kepala Biro Keuangan KKP dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Baca Juga:
KKP-USAID Dukung Peran Perempuan dan Disabilitas Wujudkan Inklusivitas Ekonomi Biru

Dalam arahannya, Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, menuturkan bahwa KSO ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum  kepada masyarakat; mengoptimalkan daya guna dan hasil guna  Aset Badan Layanan Umum (BLU); sebagai sarana pelatihan, pendidikan, penyuluhan, penelitian dan konservasi; meningkatkan PNBP yang akan digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat; serta menciptakan lapangan kerja baru serta kesempatan tumbuhnya usaha bagi masyarakat  sekitar Pangandaran.

‘’Melalui KSO ini BRSDM berkomitmen untuk mengoptimalisasikan aset yang kami miliki. Dengan adanya transformasi kelembagaan riset yang berpindah ke BRIN, tentu menjadi tantangan bagi kami dalam memengembangkan dan memanfaatkan aset eks riset untuk penguatan di bidang pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan sektor kelautan dan perikanan,’’ terang Nyoman

Baca Juga:
KKP Kerja Sama dengan Kementerian Lembaga dan Perguruan Tinggi Implementasikan Program Ekonomi Biru

Lebih lanjut disampaikan Nyoman, KSO ini juga sejalan dengan arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk dapat mengelola dan memanfaatkan aset melalui skema kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pendapatan negara.

Peluncuran praresmi Marine Aquarium Education Center di Pangandaran sendiri dijadwalkan terlaksana pada Desember 2022. Nyoman pun mengapresiasi langkah ini sebagai awal yang baik dalam memanfatkan aset negara agar bermanfaat untuk masyarakat luas.

Baca Juga:
Kementerian-KP Siapkan Kerja Sama Pengembangan SDM Lintas Stakeholder Korea Selatan

Hal senada disampaikan Kepala Biro Keuangan KKP, Cipto Hadi Prayitno. Dikatakan bahwa KSO yang terlaksana merupakan implementasi yang baik dalam optimlasiasi BMN. ‘’Inovasi yang ditawarkan merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan Marine Aquarium Education Center. Tentu kita harus berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan aset yang ada,’’ ungkapnya.

Sebagai informasi, BPPP Tegal, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BRSDM, telah ditetapkan menjadi Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tanggal 29 Desember 2021. Dengan menjadi Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, BPPP Tegal dapat mendayagunakan dan mengoptimalisasi aset yang dimiliki untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. melalui KSO dengan Mitra, diantaranya Kementerian Negara; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Negara; Badan Layanan Umum; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Perusahaan swasta; yayasan; koperasi; dan/ atau perorangan.

Melalui status BLU, BPPP  Tegal sebagai kepemilikan aset Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI) per tanggal 1 September 2022, dapat melakukan pengelolaan aset gedung akuarium serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat melalui fleksibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BRSDM, Kusdiantoro; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati;  Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Langgeng Nurdiansah; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Rudi Alek, perwakilan Inspektorat 1 KKP; perwakilan Biro Umum dan Pengadaan Barang / Jasa;  serta pejabat KKP lainnya.(fhm)