JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan kembali menambah sebanyak 32 pelabuhan yang menerapkan aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet. 

Dengan begitu, pada tahun ini total sebanyak 109 pelabuhan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia yang sudah menerapkan Inaportnet.
 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Inaportnet merupakan salah satu aplikasi berskala nasional yang mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai lembaga terkait maupun Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
 
“Inaportnet menjadi salah satu Instruksi Presiden dalam upaya penataan ekosistem logistik. Untuk itu, saya minta komitmen dan konsistensi semua pihak terkait terhadap standar operasional (SOP) yang berlaku,” jelas Menhub saat menghadiri secara daring peluncuran (go live) penerapan aplikasi Inaportnet di 32 pelabuhan di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
 
Dia menargetkan, pada tahun 2023, akan terus menambah jumlah pelabuhan yang menerapkan Inaportnet. 

Baca Juga:
Dirjen Hubla Dorong e-Tiketing Diterapkan di Semua Layanan Kapal

“Targetnya di tahun 2023 kita tambah lagi 151 pelabuhan, sehingga total 260 pelabuhan sudah menerapkan Inaportnet pada tahun depan,” ujarnya.
 
Selain Go Live Inaportnet, pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatangan Pakta Integritas penerapan Inaportnet pada 32 pelabuhan, 32 Badan Usaha Pelabuhan, dan 14 Distrik Navigasi.
 
Adapun ke-32 pelabuhan yang telah menerapkan Inaportnet antaralain: KSOP Kelas III Labuan Bajo; KSOP Kelas IV Badas; KSOP Kelas IV Banda Naira; KSOP Kelas IV Bima; KSOP Kelas IV Celukan Bawang; KSOP Kelas IV Ende; KSOP Kelas IV Fak-Fak; KSOP Kelas IV Kalabahi; KSOP Kelas IV Kalianget; KSOP Kelas IV Ketapang; KSOP Kelas IV Kumai; KSOP Kelas IV Laurentius Say.

KSOP Kelas IV Manokwari; KSOP Kelas IV Merauke; KSOP Kelas IV Nunukan; KSOP Kelas IV Padangbai; KSOP Kelas IV Panarukan; KSOP Kelas IV Pangkalan Bun; KSOP Kelas IV Pulang Pisau; KSOP Kelas IV Sintete;
KSOP Kelas IV Sukamara; KSOP Kelas IV Tegal; KSOP Kelas IV Toli-Toli; KSOP Kelas IV Waingapu; KSOP Kelas I Tobelo; KSOP Kelas II Tanjung Selor; KSOP Kelas II Tana Paser; KSOP Kelas III Kolonodale; KSOP Kelas III Malili; KSOP Kelas III Molawe; KSOP Kelas III Sanana; dan KSOP Kelas III Weda.
 
Sejumlah langkah telah disiapkan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut untuk memastikan penerapan Inaportnet di 32 pelabuhan pada tahun ini berjalan dengan baik. 

Baca Juga:
DLU Apresiasi Kelancaran dan Kesuksesan Angkutan Laut Lebaran

Di antaranya yaitu memberikan pelatihan (training of trainers/TOT) kepada para operator dari Kantor KSOP dan UPP untuk tahap awal pada Maret 2022, melakukan serangkaian uji coba (uji coba infrastruktur, sistem BUP, system integration test (SIT), dan melakukan sosialisasi ke pengguna jasa mulai September 2022.
 
Upaya lainnya yaitu menginstruksikan kepada para Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Distrik Navigasi, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan stakeholder terkait untuk mulai menerapkan Inaportnet di masing-masing wilayah kerja dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya. 

Selain itu juga mempersiapkan layanan pengaduan (helpdesk) baik secara luring maupun daring.
 
Inaportnet berfungsi untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang ada di setiap instansi terkait, guna melayani kapal dan barang baik untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik.

Baca Juga:
Posko Angkutan Laut Lebaran Ditutup, Dirjen Hubla: Penumpang Naik 13,96%

Penerapan Inaportnet sangat penting dilakukan dengan konsisten guna meningkatkan pelayanan kapal di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, terpercaya, transparan, terstandar, dan dapat meningkatkan efisiensi dengan biaya yang minimal.

Turut hadir pada kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Sahat Manaor Panggabean, Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan Lembaga Nasional Single Window Ircham Habib, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, para pimpinan Badan Usaha Pelabuhan, dan sejumlah stakeholder serta pejabat terkait. (omy)