Oleh : Naomy
Delegasi Maritime Brunei di Jakarta
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima kunjungan delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam, Senin (19/6/2023).
Mereka membahas penerapan dari Maritime Single Window.
Baca Juga:
Kemenhub Aktif Berpendapat Saat Hadiri Sidang AMTWG 46 di Brunei Darussalam
Diterima di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, kunjungan delegasi dari Brunei Darussalam ini merupakan tindak lanjut dari presentasi Indonesia pada Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organisation (IMO), Maret 2023.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan, Sidang IMO FAL yang diselenggarakan pada Maret 2023 telah mengadopsi Konvensi FAL yang mewajibkan satu platform untuk pertukaran data di pelabuhan mulai 1 Januari 2024.
Presentasi Indonesia pada sidang tersebut telah menarik perhatian sejumlah negara untuk berkunjung ke Indonesia guna mempelajari lebih jauh mengenai penerapan Maritime Single Window.
“Oleh karenanya, kami menyambut baik kedatangan delegasi Brunei ke Jakarta untuk bertukar pikiran dengan kami terkait implementasi dari Maritime Single Window tersebut. Sekitar minggu lalu kami juga menerima delegasi dari Tanzania dan Zanzibar untuk keperluan yang sama," jelas Capt. Ginting.
Baca Juga:
Indonesia Paparkan INSW di Sidang FAL ke-48 di Markas Besar IMO
Dia kembali menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap penerapan platform single window untuk standarisasi layanan dan mengurangi beban administrasi.
“Kami telah melaksanakan Maritime Single Window dengan mengembangkan Inaportnet sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kinerja dan daya saing pelabuhan kita,” jelasnya.
Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
Sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
“Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya,” lanjutnya.
Capt. Ginting mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang mengimplementasikan Maritime Single Window melalui penerapan Inaportnet di 260 pelabuhan, yang akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window.
Pemerintah Indonesia menurutnya sangat berkomitmen dalam perubahan sistem menjadi digitalisasi, yang diharapkan dapat turut mendorong kinerja positif bagi seluruh pelabuhan di tanah air.
Digitalisasi menyeluruh terhadap pelayanan kepelabuhanan ini tentunya dapat terwujud dengan komitmen, kolaborasi serta sinergi yang kuat, baik antarinstitusi/Lembaga dan stakeholder terkait, maupun dengan kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain.
“Oleh karenanya, saya berharap site visit Maritime and Port Authority Brunei Darussalam ini dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai sesama negara anggota ASEAN di bidang transportasi maritim, serta dapat membuka peluang untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan IMO dan Negara Anggota Lainnya, khususnya terkait maritime single window,” imbuh Capt. Ginting.
Sebagai informasi, Delegasi Brunei setelah dari kantor pusat Kemenhub, lakukan site visit ke PT Pelindo (Perserp) pada hari ini (20/6/2023).
Turut hadir menerima kunjungan tersebut perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Lembaga Nasional Single Window, PT Pelindo (Persero) dan Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Laut. (omy)
