Kementerian-KP Luncurkan Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun pada KTT AIS Forum

  • Oleh : Fahmi

Senin, 09/Okt/2023 16:31 WIB
Foto:Istimewa Foto:Istimewa

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun pada pelaksanaan side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum, di Bali, Senin, 9 Oktober 2023.

Peluncuran dokumen tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.  

Baca Juga:
Kementerian-KP Setop Operasional Kapal Keruk Pasir di Lamongan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Archipelagic and Island States Blue Economy High-Level Dialogue yang berlangsung pada 9 Oktober di Bali menyampaikan bahwa sebagai pemilik 17 persen cadangan karbon biru dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan ekosistem karbon biru sebagai salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Menteri Trenggono menyebut bahwa Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 11,5 persen lamun dunia. Karenanya, pengembangan karbon biru di Indonesia juga perlu memperhitungkan ekosistem lamun sebagai bagian penting penyangga karbon biru. 

“Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun ini juga akan berfungsi sebagai peta jalan bagi upaya Indonesia untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru, meningkatkan potensi penyimpanan karbon untuk kepentingan planet kita dan generasi mendatang”, ujar Menteri Trenggono

Baca Juga:
KKP Tangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan bahwa ekosistem lamun merupakan solusi berbasis alam yang efisien untuk mitigasi perubahan iklim karena menyimpan cadangan karbon 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan luasan setara hutan darat. Ekosistem karbon biru memegang peran signifikan bagi masyarakat pesisir yang ruang hidup dan penghidupannya berpotensi terkena dampak climate-related coastal risks, seperti cuaca ekstrem, badai, erosi, banjir dan sebagainya. Tak hanya itu, berbagai risiko tersebut pun dapat mengakibatkan dampak sosial-ekonomi, terancamnya keanekaragaman hayati serta berkurangnya layanan ekosistem yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam.

“Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim yang kompleks, kita membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun diharapkan menjadi bagian peningkatan target Kontribusi Nasional (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peta jalan untuk menentukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan Tangguh,” ujarnya

Baca Juga:
Politeknik KKP Sidoarjo Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, Dibuka untuk Umum

Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa dalam Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun tersebut, Indonesia akan fokus intervensi regulasi pemanfaatan ruang laut dan melakukan restorasi padang lamun. Hasilnya, diproyeksikan adanya penurunan emisi karbon secara signifikan pada tahun 2030. Selain itu, KKP mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam upaya perlindungan padang lamun, serta terlibat aktif dalan upaya pengumpulan data lamun.

“Untuk mendukung hal ini, tengah dikembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pembangunan the Blue Carbon Room, ruang terpusat untuk memantau aktivitas karbon biru di Indonesia”, pungkasnya.

Sebagai informasi, Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun merupakan kerjasama KKP dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia yang berisi hasil perhitungan pengurangan emisi dari ekosistem lamun yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru serta meningkatkan potensi penyimpanan karbon. 

Dalam berbagai kesempatan, KKP terus menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa melalui diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi.

Dalam pengelolaan ekosistem karbon biru di Indonesia, KKP pun berkomitmen menjadikan ini sebagai modal alam dikelola secara berkelanjutan. (fhm)