JAKARTA (BeritaTrans.com) - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mencatat perkembangan dan masalah transportasi di tanah air tahun 2023.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro mengatakan setidaknya ada tiga catatan penting yang perlu diperhatikan Pemerintah dan seluruh stakeholder sektor transportasi.

Baca Juga:
Pentingnya Merawat Keselamatan Selama Mudik Lebaran

"Yang pertama adalah catatan terhadap keselamatan transportasi baik darat, laut, udara, kereta api, pelayaran dan penyeberangan. Yang kedua adalah perbaikan atau pembangunan angkutan umum di perkotaan, kenapa? Karena 160 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan isu kemacetan sudah menjadi isu di mana-mana, sekaligus juga pada tahun ini Kementerian Perhubungan sudah memulai transper kegiatan Buy The Service dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan kemudian juga memulai program mass transit," beber Tory dalam Press Conference Catatan Akhir Tahun MTI, di Stasiun Kereta Whoosh, Halim, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Keselamatan transportasi yang masih menjadi PR besar seluruh pelaku transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api, karena kondisinya belum banyak beranjak dari kinerjanya selama ini. 

Baca Juga:
MTI: Hindari Kekosongan Terminal Saat Arus Mudik, Prioritaskan Bus AKAP kembali ke Jakarta Lewat Tol

Di transportasi laut dan penyeberangan, penanganan keselamatan perlu pendekatan baru untuk menyelaraskan peningkatan tarif angkutan yang terus diminta oleh operator angkutan dengan upaya perbaikan keselamatan. 

MTI mendesak Kementerian Perhubungan sagera menyusun peta jalan perbaikan keselamatan pelayaran dan penyeberangan yang menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.

Baca Juga:
Merealisasikan Mudik Aman Berkesan

MTI mencatat perlunya pembangunan jalan yang berkeselamatan melalui penerapan Permen PUPR 4/2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan secara konsekwen dimana spesifikasinya juga merespond perkembangan rancang bangun sarana transportasi orang dan terlebih lagi transportasi logistik dan barang. 

Sektor kereta api terus memunculkan catatan tentang keselamatan perlintasan sebidang yang masih banyak terjadi kecelakaan. MTI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mewajibkan Pemerintah Daerah memasukkan perbaikan perlintasan sebidang ke dalam kewajiban anggaran infrastruktur daerah yang sebesar 40% dari APBD. 

Selanjutnya adalah pembangunan angkutan umum perkotaan untuk mengatasi kebutuhan transportasi 160 juta penduduk perkotaan sebagai dampak urbanisasi yang terus tumbuh pesat di Indonesia. 

Kementerian Perhubungan mencanangkan peralihan pengelolaan program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah di 11 kota untuk melanjutkan pengoperasian, pengelolaan, dan pendanaan program yang total anggarannya mencapai Rp 500 milyar per tahun. Kemenhub juga memulai program Indonesia Mass Transit Program (Mastran) yang akan membangun 2.000 km rute angkutan bus di 5 kawasan perkotaan metropolitan untuk melayani 34 juta penduduk di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. 

Kendala Utama program ini adalah penolakan dari operator angkot eksisting. Untuk itu MTI mendesak Kemenhub menggandeng Organda untuk segera melaksanakan reformasi angkot eksisting dengan mengambil pembelajaran dan best practises dari beberapa daerah. 

Dari sektor kereta api, mulai beroperasinya LRT Jabodebek dengan GOA3 nya, kereta cepat Jakarta Bandung, serta kereta Makassar-Pare Pare yang mengawali pembangunan kereta api di Pulau Sulawesi menjadi tonggak modernisasi sektor kereta api di tahun 2023. 

MTI mendorong Kemenhub segera melakukan elektrifikasi lintasan kereta perkotaan di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan untuk peningkatan frekwensi dan layanan angkutan kereta perkotaan yang didukung dengan integrasi layanan antar moda terutama di simpul-simpul transportasi seperti terminal bus, pelabuhan, dan bandara.

Dia melanjutkan, adapun perkembangan dan masalah transportasi yang ke tiga atau pemaparannya terakhir adalan sistem logistik perlu adanya perbaikan.

"Yang ke tiga, catatannya adalah sistem logistik.  Indonesia berkeinginan semua menjadi Indonesia emas pada tahun 2025, tahun lalu Indonesia masuk 20 besar ekonomi dunia, masuk G20, dengan jumlah 1 triliun dolar, atau 14.000 triliun. Kemarin data dari HGSI mengatakan bahwa sektor transportasi pergudangan itu berkontribusi sebesar  Rp 1400 triliun di sektor ini. Ini menjadi sangat penting karena MTI melihat, mencatat perlu adanya perbaikan kelembagaan dan tata kelola logistik nasional," sambung Tory.

Dijelaskan, tahun ini ditandai dengan ramainya isu penurunan Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan issue Over Dimension Over Loading (ODOL) yang belum juga selesai. Bahkan Kementerian PUPR mencatat kerugian kerusakan jalan sebesar Rp 43 Triliun akibat ODOL. Sektor logistic ini semakin penting karena berdasarkan data dari Supply Chain Indonesia menyebutkan bahwa hingga akhir 2023 PDB lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp 1.245,1 triliun.

Menurutnya, logistik adalah bagian penting menuju Indonesia Emas. MTI memandang skala permasalahan logistik saat ini tidak hanya sekedar urusan perhubungan, tetapi membutuhkan paradigma baru dalamkerangka kelembagaan dan tata Kelola loistik nasional yang mensinergikan perencanaan tata guna lahan, pengembangan industri, hingga restrukturisasi sektor ekonomi negara dalam kerangka layanan transportasi antar moda. 

Tory juga menyarankan, untuk bersatu untuk menjawab masalah transportasi di Indonesia.

"Kami MTI menyarankan semua stakeholder merapatkan barisan dan kemudian lebih fokus lagi untuk mengimplementasikan rencanan umum keselamatan, ini baru yang bidang trasnportasi jalan belum lagi, udara, laut, dan kereta api, sehingga PR-nya masih banyak, untuk itu memang kita menyarankan agar penanganan keselamatan ini mempunyai cetak biru yang lebih luas, bukan hanya untuk jalan tetapi untuk keseluruhan gitu," katanya.

Kemudian, hajatan lima tahunan di tahun politik 2024, menurut Tory menjadi momentum penting yang akan menentukan wajah sektor transportasi di masa depan. Tory juga berdiskusi dan meminta usul kepada ketiga calon presiden RI untuk perumusan kebijakan transportasi yang berdasarkan konsep evidence base policy.(fhm)