DENPASAR (BeritaTrans.com) -  Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sah meresmikan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kenavigasian dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2023 di Dermaga Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Kamis (21/3/2024). 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menyampaikan, tiga prioritas utama yang digarap dalam kegiatan ini adalah Pembangunan Dermaga Kenavigasian dan Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kenavigasian Benoa. 

Baca Juga:
Dirjen Hubla Dorong e-Tiketing Diterapkan di Semua Layanan Kapal

Selain itu pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) dan fasilitas penunjang lainnya di Sinabang dan Susoh, serta penggantian Menara Suar Tanjung Ligeta, Rambu Pelabuhan Raijua, dan Pembangunan Rambu Pelabuhan di Pulau Padar dan Pulau Rinca.

Distrik Navigasi Kelas II Benoa adalah satu-satunya yang belum memiliki Dermaga Kapal Negara Kenavigasian, sehingga dua kapal negara kelas I yang dimiliki yakni KN Nusa Penida dan KN Mizan harus melakukan lego jangkar di area alur dan kolam pelabuhan. 

Baca Juga:
Posko Angkutan Laut Lebaran Ditutup, Dirjen Hubla: Penumpang Naik 13,96%

Hal ini memiliki risiko kecelakaan terutama pada saat kondisi cuaca buruk serta memengaruhi kecepatan dalam melaksanakan kegiatan operasional kenavigasian.

“Pembangunan Dermaga Kenavigasian Benoa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu kegiatan kenavigasian yang dilakukan Kapal Negara dan mewujudkan efisiensi anggaran melalui penurunan konsumsi BBM dan suku cadang kapal," ungkap Capt. Antoni.

Baca Juga:
Beri Layanan Kesehatan Terbaik bagi Pelaut, Ditjen Hubla Gelar Bimtek Diikuti 60 Dokter

Sementara itu, pembangunan Stasiun Radio Pantai (SROP) di lokasi Sinabang dan Susoh, lanjutnya, penting untuk mengoptimalkan layanan telekomunikasi pelayaran bagi para pengguna jasa transportasi laut di sekitar wilayah perairan Sinabang dan Susoh. 

Adapun pembangunan dan penggantian SBNP di Nusa Tenggara Timur menjadi krusial setelah ditetapkannya Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Kegiatan Kenavigasian ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Distrik Navigasi semata, akan tetapi dapat dimanfaatkan instansi pemerintah lainnya," ucapnya. 

Dengan kerja sama yang solid dan kesadaran akan pentingnya sinergi, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Dia mengajak seluruh pihak untuk menciptakan kolaborasi antarinstansi agar dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Dengan team work yang baik, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan transportasi laut yang aman dan selamat," tutupnya.

Turut hadir dalam acara peresmian ini Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, dan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait, serta para Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, Sabang dan Kupang. (omy)