Ditjen Hubla Gelar Rakornis Terkait Perkapalan dan Kepelautan

  • Oleh : Naomy

Senin, 29/Apr/2024 18:17 WIB
Rakornis Ditkapel Rakornis Ditkapel

 

SURABAYA (BeritaTrans.com)  - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, menggelar Rapat Teknis Koordinasi tahun 2024 di Surabaya 28-30 April 2024. 

Baca Juga:
Mantap, Jakarta Masuk 50 Besar Kota Maritim Terkemuka Dunia

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan di sektor perkapalan dan kepelautan dengan tema "Pelayanan Perkapalan dan Kepelautan yang Optimal untuk Mewujudkan Transportasi Maju Berkelanjutan". 

Dengan total 603 peserta yang hadir, terdiri dari berbagai instansi terkait, termasuk UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat TSDP dan BPTD, serta perwakilan sekolah BPSDMP dan DPKP, acara ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi laut Indonesia.

Baca Juga:
Berhasil Evakuasi Kapal MV. Layar Anggun 8, Kemenhub Diapresiasi dari Pemilik Kapal

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menyampaikan acara ini merupakan momentum penting bagi seluruh stakeholder untuk bersatu, berkolaborasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kemajuan bidang maritim Indonesia serta keselamatan pelayaran.

"Tujuan Rakornis ini untuk menyamakan persepsi, memperoleh masukan dari lapangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kita perlu berkolaborasi dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk kemajuan bidang maritim Indonesia serta meningkatkan keselamatan pelayaran," ujar Capt. Antoni.

Baca Juga:
Dukung Pembangunan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Tanjung Wangi, Menhub Ajak Peran Swasta

Dia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk meningkatkan mutu sektor transportasi laut. 

Dalam rangka menciptakan pelayanan transportasi yang aman dan cepat, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan swasta serta lintas sektor merupakan kunci utama.

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Melaksanakan tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kelaiklautan kapal laut, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan. 

Capt. Antoni menegaskan, dengan semangat kebersamaan dan komitmen, serta implementasi nilai OPTIMIS (Outcome, Profesional, Tangguh, Inovatif, Melayani, Integritas, dan Sinergi), Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan di bidang pelayaran.

Dalam konteks pelayanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan senantiasa melibatkan Unit Pelaksana Teknis dan stakeholder terkait. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, pengguna jasa, melalui pemanfaatan kemajuan IT menjadi fokus utama, diiringi dengan komitmen untuk tidak mempersulit para pengguna jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada acara Rakornis yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, turut serta dilaksanakannya softlaunching penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada Sertifikat Kepelautan yang terintregasi dengan sistem BSSN BSrE selaku penyelenggara sertifikat elektronik yang dimana akan dapat mengurangi peredaran sertifikat kepelautan yang tidak sah.

Selanjutnya penandatanganan Komitmen Bersama Penggunaan E Sign Sertifikat di UPT BPSDM dan UPT yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Capt. Antoni juga menyoroti peningkatan pengetahuan dan keterampilan harus senantiasa mengikuti perkembangan dan update terkini. 

Dalam hal ini Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan memiliki tugas untuk turut mengembangkan kompetensi para Marine Inspektor, Ahli Ukur maupun pejabat keselamatan lain di UPT Perhubungan Laut. Selain itu pada UPT di bawah Pusbang Laut juga senantiasa meningkatkan kompetensi pelaut yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di kancah dunia pelayaran internasional serta memajukan industri pelayaran nasional.

"Pelaut yang berkompeten menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayaran yang aman baik untuk kapal, muatan maupun lingkungan lautnya," tutupnya. (omy)