JAKARTA (BeritaTrans.com) - TNI Angkatan Darat (TNI AD) membuka 3 rekrutmen sekaligus untuk tahun anggaran 2021. Tiga rekrutmen tersebut yakni rekrutmen Tamtama, Bintara, dan Taruna Akmil. Rekrutmen ini dibuka mulai 1 Januari 2021. 

Ini Penjelasan Kemenkop UKM Dilansir dari situs resmi Rekrutmen TNI Angkatan Darat TNI AD, masing-masing rekrutmen memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut rinciannya: 

Baca Juga:
TNI Siapkan 22.893 Personel Dukung Pelaksanaan Pengamanan Nataru

1. Rekrutmen Tamtama Gelombang I

Untuk persyaratan penerimaan Tamtama Gelobang I meliputi: 

Baca Juga:
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Serahkan Jabatan Kasad Kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

1. Pria, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI 

2. Khusus sumber umum serendah-rendahnya berijazah/lulusan SMP/sederajat atau yang setara baik negeri atau swasta yang terakreditasi; 

Baca Juga:
Alutsista Terbaru TNI AU Siap Kawal Kedaulatan Udara Nasional

3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm, serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku; Baca juga: Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi 

4. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama; 

5. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi prajurit TNI AD; 

6. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi: Administrasi; Kesehatan; Jasmani; Mental ideologi; dan Psikologi. 

8. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif. 

2. Rekrutmen Bintara TNI AD 2021

Persyaratan Umum 

1. Warga negara Indonesia; 
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 
4. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia; 
5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan 
6. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Persyaratan lain 
1. Pria dan/atau wanita, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI. 

2. Berijazah minimal SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut: 

• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2017, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40 (untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan provinsi Bali) dan minimal 38 untuk wilayah lainnya; 
• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2018, nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 (untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan provinsi Bali) dan minimal 37 untuk wilayah lainnya; dan 
• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2019, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40.5 (untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan provinsi Bali) dan minimal 38.5 untuk wilayah lainnya. 
• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2019, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40.5 (untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan provinsi Bali) dan minimal 38.5 untuk wilayah lainnya. 
• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2020, nilai minimal rata-rata raport dari 3 mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika) adalah 68 ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. 
• Lulusan SMA/MA/SMK tahun 2021, nilai ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. 

3. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama. 

4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September 2021. 

5. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Baca juga: Viral, Video Balita di Papua Tak Ingin Berpisah dengan Prajurit TNI 

6. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun. 

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, calon Bintara juga akan mengikuti serangkaian pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh pantia penerimaan. Adapun sejumlah pengujian itu antara lain, administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dan psikologi. 

Persyaratan tambahan Kemudian, calon Bintara juga harus memperhatikan persyaratan tambahan, yakni: 
1. Harus ada surat persetujuan orang tua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apa pun, kapan pun dan di mana pun. 
2. Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari Kecamatan. 
3. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud.
4. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat. 
5. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. 
6. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif. Sedangkan, untuk persyaratan khusus yakni calon Bintara harus memenuhi persyaratan Rik/Uji sesuai dengan ketentuan. Baca juga: Viral Prajurit TNI Rebut Pistol Milik Polisi, Ini Penjelasannya... 

3. Rekrutmen Taruna Akmil 

Pada rekrutmen ini, calon Taruna Akmil harus memperhatikan persyaratan yang diminta, yakni persyaratan umum, persyaratan lain, dan persyaratan tambahan. 

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain: 
1. Warga Negara Indonesia 
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2021
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia (dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi) 
6. Sehat jasmani dan rohani, dan 
7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Persyaratan lain 
1. Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI. 

2. Berijazah minimal SMA/MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut: 

• Lulusan SMA/MA tahun 2017, program IPA, dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,00; 
• Lulusan SMA/MA tahun 2018, program IPA, dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 46,00; 
• Lulusan SMA/MA tahun 2019, program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,50; dan
• Lulusan SMA/MA tahun 2020, program IPA nilai rata-rata raport semester I s.d VI terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60. 
• Lulusan SMA/MA tahun 2021, program IPA nilai rata-rata minimal UAN akan ditentukan kemudian. 

3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. 

4. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 (satu) tahun setelah selesai pendidikan pertama. 

5. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun. 

6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yakni Administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi dan akademik. 

Persyaratan tambahan 
Sedangkan untuk persyaratan tambahan rekrutmen Taruna Akmil, sebagai berikut: 
1. Harus ada surat persetujuan orang tua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apa pun, kapan pun dan di mana pun. 
2. Tidak berlaku nilai remedial dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud atau Disdik Kota/Kabupaten. 
3. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat. 
4. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. 
5. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif.(amt/sumber:kompas.com)