JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil menerima sertifikat  Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016. 

Penyerahan diberikan Direktur MUTU Internasional Irham Budiman selaku pelaksana sertifikasi dan diterima Kepala BKKP Hesti Ekawati.

Baca Juga:
Kemenhub Tingkatkan Kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut

"Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan," tuturnya di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Baca Juga:
KSOP Marunda Gandeng BKKP Gelar Penyuluhan Kesehatan dan Bagikan Paket Sembako

"Dengan ini kami semakin berkomitmen penuh untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan," ungkap dia.

 

Baca Juga:
Nelayan Kompresor di Sabu Raijua Ditertibkan

Penyerahan sertifikat ISO 37001 : 2016 tersebut bersamaan dengan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Penandatanganan Pakta Integritas.

"Ini bertujuan meningkatkan komitmen seluruh pegawai BKKP untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menerima imbalan," kata Hesti.

Pakta Integritas merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dia mengatakan, tujuan dari penandatanganan Pakta Integritas adalah untuk mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.

"Untuk itu diperlukan pembangunan zona integritas dengan komitmen bersama pimpinan dan pegawai BKKP dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang profesional dan berintegritas," ujarnya.

Dengan diraihnya sertifikat ISO, dharapkan hal ini dapat menjadi sistem manajemen mutu anti penyuapan yang akan menjadi instrumen bagi BKKP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan terukur.

"Dengan begitu dapat mewujudkan pelayanan publik yang terbaik dan bebas korupsi," tutupnya. (omy)