Oleh : Redaksi
foto:istimewa/cnbcindonesia.com
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah tengah mendorong kedatangan wisatawan asing dari jalur laut. Khususnya para pelancong yang tengah berlayar menggunakan kapal layar mewah (yacht).
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan, terdapat tren pariwisata dengan menggunakan yacht. Peluang ini menarik untuk didorong khususnya dari wisatawan asing.
"Ada tren kecenderungan yang kita lihat. Misalnya keluarga yang keliling Bali dengan yacht sudah ada yang standby di dermaga. Ini ada peluang pasar yang cukup menarik meskipun tidak sebesar pasar yang normal namun ini menarik," kata Seto, dalam keterangan resmi, Kamis (25/2/2021).
Ia menjelaskan beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata yacht saat ini adalah ekosistem yang belum saling terkait dan mendukung seperti sumber daya manusia dan infrastruktur. Serta regulasi perizinan satu pintu melalui platform digital seperti perizinan terkait visa, tenaga kerja asing, karantina, bea cukai dan SOP pemeriksaan.
Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa Farah Heliantina menjelaskan untuk menarik investasi di sektor pariwisata melalui kedatangan yacht di Indonesia, perlu juga relaksasi dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Seperti insentif perpajakan serta kemudahan fasilitas di kepabeanan, keimigrasian, karantina dan kepelabuhan.
Saat ini ada 21 titik yang menjadi Pelabuhan masuk dan keluar untuk kapal yacht. Tapi pemerintah hanya fokus pada 10 titik rekomendasi pelabuhan masuk dan keluar kapal. Penyesuaian lokasi ini berdasarkan pendekatan wilayah perbatasan antar negara dan last call port untuk meningkatkan aspek keamanan dan kemudahan wisatawan.
Baca Juga:
Dirjen Hubla Dorong e-Tiketing Diterapkan di Semua Layanan Kapal
"Marine tourism seharusnya menjadi unggulan dari Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengubah mindset atau model bisnis dari tradisional menjadi model new normal yang memperhatikan Covid -19," jelas Farah.
Sebelumnya, ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi mengatakan ada tiga masalah kepemilikan yacht di Indonesia. Pertama adalah persoalan pajak mewah, kedua perizinan kepemilikan kapal pribadi, ketiga adalah kepastian hukum untuk membuat dermaga.
"Kapal yacht Indonesia juga nggak ada yang mau pakai bendera Indonesia pasti pakai bendera negara lain karena PPnBM dan izin nya susah. Bayarnya setengah mati," jelas Kosmian.
Ia mengatakan banyak kapal yacht tidak mengambil rute berlayar di Indonesia karena banyaknya pungli dimintakan kepada pemilik kapal.
Saat ini salah satu proyek strategis untuk Pelabuhan wisata termasuk dermaga untuk yacht ada adalah Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2023 mendatang
BMTH akan menyediakan fasilitas standar internasional untuk kapal yacht yang berada disis barat seperti wet berth, dry berth , yacht club, sport facility, lounge, bar. Juga fasilitas pendukung seperti Bali fish market dan retail UMKM.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan BMTH diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 427.723 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 133.777 orang pada 2023.
"Pembangunan ini akan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," jelas Sandiaga dalam keterangan resmi pekan lalu.
Saat ini pelabuhan Benoa itu juga masih menjadi tempat bersandarnya kapal wisatawan cruise dari mancanegara. Dari catatannya pada 2019 total ada 67 cruise bersandar dengan total wisatawan 65 ribu. Namun, pada 2020 turun drastis hanya 25 cruise yang bersandar akibat pandemi.(amt/sumber:cnbcindonesia.com)
