JAKARTA (BeritaTrans.com)  - Women in Maritime Indonesia (WIMA INA) terus berkomitmen mendukung peranan wanita dan membangun kembali dan meningkatkan peran wanita di bidang maritim di Indonesia.

Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober ini, WIMA INA memberikan warna berbeda dengan mengadakan Webinar Nasional bertajuk Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk.

Baca Juga:
Dirjen Hubla Apresiasi Tali Kasih WIMA INA untuk Warga Kampung Nelayan Sunda Kelapa

Acara diresmikan oleh Plt Dirjen Perhubungan Laut diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ahmad Wahid.

"Legal help desk ini ditujukan untuk memberikan pendampingan bantuan hukum di bidang maritime bagi para pelaut dan pekerja wanita di setor kemaritiman ," kata Ketua Umum WIMA INA Dr. Chandra Motik, Jumat (29/10/2021).

Baca Juga:
Meriahkan Hari Wanita Maritim Internasional, IPC TPK dan WIMA INA Gelar Sharing Season dan Donor Darah

Chandra yang juga pakar Hukum kelautan dan kemaritiman yang sangat langka di Indonesia, aktif menggaungkan kepada Pemerintah dan masyarakat agar bangsa Indonesia kembali ke laut dan membangun budaya maritim demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritime.

Selain itu dia juga prihatin mendengar berita-berita  adanya masalah- masalah yang dialami perempuan pelaut atau para pekerja perempuan di bidang maritim.

Baca Juga:
WIMA INA Beri Penghargaan 100 Ibu Inspiratif Jakarta Utara

"WIMA INA merasa terpanggil untuk dapat membantu pelaut perempuan ataupun pekerja perempuan di bidang maritim bilamana mendapat masalah pelecehan, ketidak adilan di dalam pekerjaan meteka maupun dalan kehidupan sehari- hari mereka dapat mendatangi WIMA utk diberikan pendampingan di bidang hukum," jelas Chandra.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA dan Waketum WIMA menyampaikan, peran perempuan di bidang maritim di Indonesia sudah memiliki cakupan yang cukup besar. 

"Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di industri ini sejak beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Pemberdayaan perempuan pada sektor maritim kata dia, bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antara keduanya.

Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR RI tahun 2021 – 2024 dan Komisaris independent PT Pelindo menyebutkan, saat ini diperlukan adanya Undang-undang perlindungan kesetaraan gender guna menjamin penghapusan diskrimanasi, kekerasan terhadap perempuan, penghapusan semua praktek yang membahayakan perempuan, dan menyadari pelayanan dan pekerjaan, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan social, ekonomi dan politik.

Dothy Direktur Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas yang juga Ketua Ikatan Alumni Swedia mengatakan, harus ada keseimbangan antara karir perempuan sebagai pemimpin dan sebagai perempuan yang mengabdi pada keluarganya. 

"Untuk itu diperlukan kiat-kiat khusus dan tehnik untuk men-switch peran diantara peran sebagai pemimpin di organisasi dan di rumah," kata dia. (omy)