JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan pelaksanaan umroh Indonesia tidak dibatalkan, namun diundur. Hal ini dilakukan melihat perkembangan terbaru dari situasi pandemi Covid-19. 

"Konsepnya ini kita tidak dibatalkan, tapi diundur khususnya pelaksanaan konsep one gate policy (OGP), yang sementara diberlakukan untuk beberapa kali pemberangkatan jamaah umroh. Sistem ini yang kita jaminkan, yaitu umroh pembelajaran dan akan menjamin keberangkatan jumlah yang lebih banyak di masa berikutnya," kata dia dalam kegiatan Dialog bersama Aktual Forum, Selasa (21/12/2021). 

Baca Juga:
Hore!, Imigrasi Cabut Rekomedasi Kemenag untuk Paspor Umroh

Sebagai regulator, ia menyebut Kemenag memiliki komitmen untuk menjaga dan mendorong tetap berjalannya ekosistem ekonomi haji dan umroh. Umroh merupakan industri tersendiri yang perlu didukung dan dorong dengan berbagai kebijakan. 

Adapun konsep OGP merupakan sistem yang menjadi jaminan dan telah disampaikan kepada pihak Pemerintah Saudi dalam pertemuan yang dilakukan kemarin. Pertemuan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU dengan otoritas terkait Saudi membahas tentang kesiapan dan validitas dokumen yang dipersyaratkan oleh Saudi. 

Baca Juga:
Rencana Aceh Buka Umrah dengan Kapal Pesiar pada 2023: Jadi Yang Pertama di Indonesia

"Setelah dibukanya pintu umroh, kami melakukan perencanaan dengan asosiasi agar bisa memberangkatkan secepatnya. Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak maskapai, kita rancang berangkat tanggal 23 Desember," ujar Hilman. 

Namun, dalam 10 hari terakhir, perkembangan terbaru termasuk di luar negeri mendorong Pemerintah Indonesia memberikan arahan agar menahan diri berangkat ke luar negeri. Hal ini memang belum bentuk larangan, kecuali untuk pejabat dan berlaku kalau tidak ada yg betul-betul penting. 

Baca Juga:
Banyuwangi Ingin Penerbangan Umrah Langsung ke Arab Saudi

"Untuk jamaah atau masyarakat umum, diimbau tidak dulu pergi ke luar negeri, termasuk di dalamnya umroh. Ini kita coba pahami dan kompromikan dengan situasi. Kami sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah, dengan penuh kehati-hatian bisa memitigasi ini sedetail mungkin," lanjut dia. 

Hilman lantas menyebut, pihaknya berupaya mencari jalan agar keberangkatan jamaah Indonesia dalam jumlah banyak yang sudah dirancang oleh pihak penyelenggara umroh atau PPIU bisa berjalan mulus tanpa ada gejolak dan kekhawatiran lagi. Sembari di sisi lain, berusaha memahami betul terkait informasi varian omicron ini. 

Dengan keberangkatan umroh diundur Januari, ia menyebut persiapan tetap dilakukan dari saat ini. Mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, partner, dan lainnya terus dilakukan. 

"Jaminan kesehatan, dokumen vaksin, juga PCR, itu secara teknis harus kita siapkan apalagi ketika kita tahu platform PeduliLindungi belum bisa terintegrasi dengan Tawakkalna. Kami mencari jalan keluar agar jamaah tidak lagi direpotkan urusan administratif yang berkali-kali diperlukan saat di sana," ujarnya. 

Ia juga menyebut rencana semula jamaah umroh berangkat pada 12 Desember. Namun, hal ini mesti diundur pada 23 Desember setelah berbicara dengan pihak maskapai. 

Terakhir, ia menyampaikan Kemenag terutama Dirjen PHU berupaya menjalankan tugas sebagai unsur perlindungan dan terlibat sejauh yang bisa dilakukan untuk mitigasi dan meminimalisasi risiko. Ia pun berharap agar pada masa haji 2022 Indonesia bisa memberangkatkan jamaahnya. (Fh/sumber:ihram)