AMBON (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelepasan ekspor perdana 81,5 kg ikan fresh tuna loin ke Jepang pada Kamis 2 Juni 2022 melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon via Jakarta. 

"Alhamdulillah, kami berkomitmen untuk bersinergi, berkolaborasi dan bertransformasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Dan hasilnya seperti yang kita lihat hari ini," kata Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon, Muhammad Hatta Arisandi usai pelepasan ekspor yang bertepatan dengan peringatan Bulan Mutu Karantina 2022 di Ambon. 

Baca Juga:
Kementerian-KP Galang Dukungan Internasional, Perluas Kawasan Konservasi Laut

Hatta mengungkapkan bahwa fresh tuna loin merupakan ruang lingkup baru dalam penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolah Ikan (UPI) PT Kreasi Himono Indonesia. Tak hanya itu, ekspor ke Negeri Sakura menjadi negara tujuan ekspor yang baru bagi UPI tersebut. 

Dikatakannya, penambahan ruang lingkup UPI tersebut hanya membutuhkan waktu 3 hari. 

Baca Juga:
KKP Temui Kejagung, Minta Pendampingan Peraturan Pengelolaan Lobster?

"Kita bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku serta KPPBC Ambon," ujar Hatta. 

Melalui penambahan ruang lingkup HACCP fresh tuna loin, Hatta menyebut terbukanya peluang pasar Jepang untuk produk tersebut. Dia berharap kegiatan ekspor perdana ini bisa memacu semangat pelaku usaha guna meningkatkan ekspor perikanan ke Negeri Sakura. Hal ini tidak lepas dari adanya penerbangan langsung (direct call) Manado - Narita yang berjalan sejak tahun 2020. 

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

"Semoga ini menambah semangat para pelaku usaha dalam peningkatan ekspor perikanan," harapnya. 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV Dapil Maluku, Saadiah Uluputty mengatakan sudah saatnya semua pemangku kebijakan berkolaborasi agar Maluku benar-benar menjadi pelaku industri perikanan. Terlebih selama ini potensi Maluku dari sektor perikanan begitu besar sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Produksi ikan nasional 12 juta ton per tahun, dan Provinsi Maluku menyumbang 4,6 juta ton," terang Saadiah.  

Dalam kesempatan ini, Saadiah pun mengapresiasi BKIPM Ambon yang telah mempercepat proses perizinan ekspor ikan tuna ke luar negeri. Politisi PKS ini berharap mutu ikan Maluku yang diekspor tetap terjaga. 

"Dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam menuntaskan beberapa masalah yang ada baik di masyarakat maupun eksportir itu sendiri.  Misalnya, rantai pasok, sarana prasarana, surat perizinan, dan urusan logistik harus diperhatikan," tutupnya.(fhm)