SURABAYA (BeritaTrans.com) - Berdasarkan hasil evaluasi semester satu tahun 2022, pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut telah mengangkut muatan sebanyak 13.110 Teus, yang berarti terjadi kenaikan jumlah muatan sebesar 21% dan capaian voyage 29%.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tol Laut yang diselenggarakan sejak kemarin (23/8) hingga hari ini (24/8/2022).

Baca Juga:
Dirjen Hubla Dorong e-Tiketing Diterapkan di Semua Layanan Kapal

“Ini berarti terdapat peningkatan kinerja Tol Laut, di mana tahun ini lebih efektif jika dibandingkan dengan capaian semester  satu tahun lalu,” tegas Dirjen Arif.

Mengangkat tema “Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”, Rakornas ini diselenggarakan sebagai wadah pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut, sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal.

Baca Juga:
Posko Angkutan Laut Lebaran Ditutup, Dirjen Hubla: Penumpang Naik 13,96%

Dia berharap, Rakornas yang diselenggarakan setiap tahun sekali ini dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama akan pentingnya program Tol Laut.

“Penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut,” bebernya.

Baca Juga:
Beri Layanan Kesehatan Terbaik bagi Pelaut, Ditjen Hubla Gelar Bimtek Diikuti 60 Dokter

Namun demikian, kata Dirjen Arif, penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang masih menjadi hambatan.

Antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut, keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai.

Selain itu kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komoditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal.

“Oleh karena itulah pada Rakornas ini kami mengundang Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Unit Penyelenggara Teknis dan para Operator, serta Asosiasi dan Stakeholder terkait untuk bersama-sama bertukar pikiran dan masukan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga kita dapat mewujudkan Tol Laut yang efektif, efisien untuk meningkatkan perekonomian negara, khususnya mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi,” tutur Dirjen Arif.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Saat ini, menurutnya program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. 

"Adapun muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan. Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang," ungkapnya. 

Capt. Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P. 

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P. 

“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” bebernya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Capt. Ginting menilai diperlukan rencana pengembangan dan inovasi-inovasi dalam program Tol Laut. 

Terkait hal ini, Kemenhub telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodir pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan Jembatan Udara dan subsidi Angkutan Darat, sehingga masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan dapat diterima langsung di wilayah pegunungan Papua dengan biaya distribusi yang lebih murah. 

Selain itu, saat ini pihaknya juga telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru (food estate) seperti Merauke ke wilayah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

“Kita terus melakukan upaya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat salah satunya dengan layanan transportasi untuk angkutan barang di laut dengan rute yang tetap dan terjadwal sehingga kebutuhan masyarakat berupa barang pokok dan barang penting dapat tersedia dan terpenuhi dengan maksimal sebagai perwujudan dari Nawacita dengan harapan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan untuk kelancaran pendistribusian logistik, menurut Capt. Ginting, diperlukan adanya optimalisasi kinerja kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai dengan hinterland. 

“Untuk itulah, telah diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sehingga kita semua mendapatkan amanat untuk mensukseskan program Tol Laut Barang sesuai dengan peran kita masing-masing,” imbuh dia.

Adapun untuk pengawasan/ koordinasi pelaksanaan program Tol Laut dipimpin oleh Kemenko Marvest dan dibantu oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang bekerja sama bahu-membahu meningkatkan ketersediaan muatan balik yang akan diangkut oleh kapal Tol Laut.

Capt. Ginting bilang, pada pelaksanaannya saat ini program Tol Laut juga telah didukung oleh aplikasi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pemesanan hingga pengiriman barang.

“Selain itu, kita juga melakukan kerjasama melalui aplikasi Sitolaut dengan Bristore dengan sistem end to end user untuk memberikan kemudahan dan memperlancar distribusi dan sistem pembayaran ke masyarakat,” tutup Capt. Ginting.

Sebagai informasi, kegiatan Rakornas Tol Laut ini dibuka oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga Pendidikan, serta Asosiasi dan stakeholder terkait baik sebagai narasumber maupun peserta.

Pada kesempatan tersebut diberikan juga penghargaan atau awards kepada para stakeholder atas prestasi yang diraih, berdasarkan hasil evaluasi semester 1 tahun 2022. (omy)