JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkolaborasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen meningkatkan pemanfaatan aset di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Pelabuhan tersebut berperan sebagai pelabuhan petikemas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Sumbawa dan sekitarnya," tutur Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) pada Kantor KSOP Kelas IV Bima dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (7/9/2022)

Baca Juga:
Dirjen Hubla Dorong e-Tiketing Diterapkan di Semua Layanan Kapal

Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran pelabuhan dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pelabuhan.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Kepelabuhanan Subagiyo dan Regional Head 3 Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki.

Baca Juga:
Posko Angkutan Laut Lebaran Ditutup, Dirjen Hubla: Penumpang Naik 13,96%

Objek kerja sama pemanfaatan Pelabuhan ini terdiri dari Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya, Bangunan Terbuka Lainnya, Pagar Semi Permanen, Jalan Khusus Komplek, Jalan Lainnya, Dermaga, Gedung Pos Jaga Permanen, Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya dan Instalasi Pembangkit Tenaga Surya di pelabuhan Bima, di mana pengoperasian dan pengusahaannya oleh PT Pelindo selama kurun waktu 30 tahun.

"Saya berharap dengan dilaksanakannya Perjanjian KSP BMN ini, dapat semakin mengoptimalkan penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastrukur Pelabuhan Bima," ujarnya.

Baca Juga:
Beri Layanan Kesehatan Terbaik bagi Pelaut, Ditjen Hubla Gelar Bimtek Diikuti 60 Dokter

Selain itu juga dapat meningkatkan kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan Pelabuhan Bima tersebut, baik melalui PNBP maupun pendapatan jasa kepelabuhanan.

Dirjen Arif mengatakan, pengelolaan Pelabuhan Bima harus terus dibenahi dan dikoordinasikan dengan baik bersama seluruh pihak terkait, agar dapat memberikan pelayanan optimal juga memiliki peran penting sebagai sarana bongkar muat kapal-kapal barang dan penumpang.

"Hal tersebut tentu tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan," ulas Dirjen Arif.

Dalam kesempatan yang sama, Regional Head 3 Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan, kerja sama ini menjadi sebuah pertanda baik bagaimana kolaborasi antara perseroan dengan pemerintah melalui Kemenhub bisa terus berjalan dengan baik dan saling memberikan asas kemanfaatan yang baik pula satu sama lain.

"Kerja sama ini menjadi upaya kita bersama dalam melakukan pemerataan ekonomi nasional di seluruh pelosok nusantara sesuai dengan amanah yang diberikan oleh negara kepada kita," ujarnya.

Selain itu, melalui kerja sama ini dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat serta optimalisasi kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan pelabuhan kepada pemerintah melalui PNBP.

"Kami berharap kehadiran pelabuhan ini yang didorong oleh dukungan berbagai pihak bisa memaksimalkan perannya sebagai pelabuhan penghubung dan penyambung logististik sehingga bisa menekan disparitas ekonomi yang ada di Indonesia barat dan timur," tutupnya. (omy)