JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di sektor transportasi laut, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkomitmen mendukung percepatan dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. 

"Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga performa perekonomian, dan meningkatkan daya saing," ujar Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam acara Asistensi Perizinan Berusaha TERSUS dan TUKS sekaligus engangement stakeholders bersama PT PLN (Persero), di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Jumat (26/5/2023) malam.

Baca Juga:
Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 2025

Untuk memastikan tertib administrasi, PT PLN (Persero) telah mengalihkan tanggung jawab perizinan di Tersus dan TUKS kepada PT PLN Nusantara Power, proses penyesuaian perizinan ini sedang berlangsung di lingkungan Ditjen Hubla.

Masyhud mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat lima lokasi yang telah mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi Sehati, dan tiga perizinan telah terbit sesuai SLA dan SLG yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, lima hari kerja sejak pemenuhan persyaratan dinyatakan lengkap. 

Baca Juga:
Ribuan Peserta Arus Balik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Tinggalkan Semarang ke Jakarta

"Kami apresiasi terhadap upaya kolaboratif ini, yang bertujuan untuk membangun sinergi antara para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha," ungkapnya. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen terus mendukung upaya percepatan perizinan berusaha di sektor transportasi laut, dengan tujuan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, menjaga performa perekonomian dan meningkatkan daya saing. 

Baca Juga:
Sesditjen Hubla Tinjau Pelabuhan Muara Angke

Namun, pihaknya juga tetap memprioritaskan aspek keselamatan pelayaran dalam menjalankan tugas pokoknya.

Melihat kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus meningkatkan upaya percepatan perizinan berusaha, khususnya di bidang transportasi laut. 

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dan kredibilitas secara keseluruhan.

Program penyederhanaan perizinan berusaha juga menjadi salah satu "quick win" yang menjadi prioritas Menteri Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "

"Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung agenda ini," tambah Masyhud.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mensinergikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendukung pembentukan holding BUMN sebagai langkah dalam penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN. 

"Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan rantai pasok, dan renovasi bisnis modal," tutupnya. (omy)