BATAM (BeritaTrans.com) - Menjelang pelaksanaan Joint Exercise ISPS Code Fasilitas Pelabuhan  antara Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) bersama U.S. Department of Homeland Security dan Departement of Home Affairs Australian Embassy di Pelabuhan Batam, dilaksanakan  Capacity Building bagi seluruh peserta, Senin (7/8/2023).

Direktur KPLP Rivolindo menyampaikan,  pelaksanaan Capacity Building bagi peserta ini menjadi hal yang sangat penting sebelum dilaksanakannya Join Exercise ISPS Fasilitas Pelabuhan Batam agar berjalan dengan baik. 

Baca Juga:
Direktur KPLP: Pemeriksa Kecelakaan Kapal Harus Kuasai Regulasi Nasional dan Internasional

“Capacity Building merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan Join Exercise Fasilitas Pelabuhan Batam dengan harapan akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) bagi seluruh peserta,” ujar Rivolindo.

Selain itu, melalui kegiatan Capacity Building ini diharapkan para peserta dapat memeroleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Baca Juga:
Kemenhub Gandeng US Coast Guard Verifikasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan

'Kegiatan ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi terkini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan dalam sektor maritim," ungkap Rivolindo.

Dia juga mengatakan, Kemenhub dalam hal ini Ditjen Hubla merasa sangat terhormat dapat berkolaborasi dengan U.S. Department of Homeland Security dan Departement of Home Affairs Australian Embassy sebagai institusi yang telah lama dikenal atas keahlian dan pengalamannya dalam bidang keamanan maritim.

Baca Juga:
Kebakaran Kapal MV Layar Anggun 8 di Perairan Tanjung Berakit Berhasil Diselamatkan Tim KPLP

"Kerja sama ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP, dalam memperkuat sinergi antarlembaga untuk mencapai keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan," ujar Rivolindo

Penerapan ISPS Code di Indonesia menurutnya, merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional.

'Dalam dunia yang terus berkembang saat ini, tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait," tegas Rivolindo.

Penerapan ISPS Code juga memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif.

"Hal ini tidak hanya berdampak positif pada Fasilitas Pelabuhan di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim di mata dunia,” ujar Rivolindo.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan Capacity Building kali ini adalah Staf khusus Kementerian Perhubungan Bidang Hubungan antar Lembaga, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Tenaga ahli Bidang Pelayanan transportasi laut dan kemaritiman, Andre Mulyana.

Hadir juga Pengamat Maritim Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, Tim Instruktur U.S. Department of Homeland Security dan Tim Istruktur Departement of Home Affairs Australian Embassy. 

Kegiatan Capacity Building diikuti 100 peserta yang berasal dari Direktorat KPLP, KSOP Khusus Batam, Partner Port Security Commite (PSC) seperti Lantamal IV Batam, Polda Kepulauan Riau, Sat Brimob, Kodim 0316, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan, BP Batam,  RSO Yapanindo, dan Perwakilan dari  sembilan Fasilitas Pelabuhan di Batam. (omy)