JAKARTA (BeritaTrans.com) - Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto minta kepastiaan keberadaan
sea and cost guard.
"Kehadiran sea and coast guard sebagai satu-satunya badan/Lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudnyatakan," tegas Carmelita di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga:
Forum ASA Shipping Dialogue Bahas Pentingnya Kolaborasi Pelayaran Regional

Pihaknya mengapresiasi langkah yang telah dilakukan sejauh ini, namun juga mengajak pemerintah dan semua pihak untuk melakukan akselerasi atas hal ini. 

"Jangan lupa bahwa kehadiran sea and cost guard penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan penjagaan laut dan pantai di Tanah Air, " ungkapnya. 

Baca Juga:
INSA Jaya Bersama Bea Cukai Tanjung Priok Gelar Pelatihan Teknologi CEISA 4.0

Sebab tambah dia, di dunia internasional begitulah kelazimannya. Namun ini harus benar-benar terwujud. 

Carmelita juga menyinggung mengenai asas cabotage, yang menurutnya sudah baik, dan harus terus dijaga. 

Baca Juga:
Dalam Rapat Umum Anggota, Ketua Umum DPP INSA Ajak Semua Pihak Bergandengan Tangan Menuju Indonesia Maju

"Berkat penerapan asas cabotage, jumlah armada pelayaran bertambah secara signifikan yang diikuti pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional," imbuhnya. 

Karena itu, pihaknya mengingatkan agar jangan sampai ada upaya untuk melemahkan atau menyesuaikan asas yang juga diterapkan di banyak negara maju.

“Pelayaran Indonesia telah seratus langkah maju sejak 2005, namun kerja keras itu akan berakhir sia-sia jika kita melakukan penyesuaian atas apa yang sudah baik. Kami khawatir, Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari Amerika, Tiongkok, Australia, Filipina dan Jepang, yang telah lebih dulu dan hingga kini konsisten menerapkan asas cabotage,” ujarnya.

Beranjak dari apa yang sudah baik tersebut, Carmelita juga mendorong pemerintah ke depan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pro maritim yang baik yang sudah dilakukan negara-negara maju lainnya. (omy)