Angkut 2.350 PNS ke Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Rp5,5 Miliar

  • Oleh : Redaksi

Senin, 20/Sep/2021 21:49 WIB
Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mulai memindahkan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru mulai tahun depan. Foto: cnbcindonesia.com. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mulai memindahkan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru mulai tahun depan. Foto: cnbcindonesia.com.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mulai memindahkan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru mulai tahun depan. Untuk ini maka dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 5,5 miliar.

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS pada tahun 2022.

Baca Juga:
Menhub Lantik 2.079 Perwira Calon ASN, Ajak Majukan Transportasi

"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Bima menjelaskan, pada tahun depan ada sebanyak tujuh program prioritas yang dilakukan BKN. Salah satunya yakni pemindahan ASN ke ibu kota negara tersebut.

Baca Juga:
Rincian Formasi CPNS 2023, Total Lowongan untuk Satu Juta Orang

Sedangkan program lainnya adalah penyusunan instrumen pemetaan/penilaian kompetensi ASN dengan target 2 kebijakan dan jumlah anggaran Rp 4 miliar.

Ketiga, program penyusunan juknis/juklak percepatan penerapan sistem manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D dengan anggaran Rp 3,5 miliar.

Baca Juga:
Menpan RB: ASN Harus Langsung Fokus Tugas Layani Masyarakat Usai Libur Lebaran

Keempat, program penyusunan rencana pengembangan karir instansi pemerintah dengan dengan target dilakukan di 137 lembaga dan anggaran yang dibutuhkan Rp 1,9 miliar.

Kelima, program layanan data kepegawaian ASN terintegrasi dengan kebutuhan anggaran Rp 3,2 miliar.

Keenam, program sistem informasi ASN dengan kebutuhan anggaran Rp 3,8 miliar dan terakhir program pengawasan dan pengendalian atas penerapan integritas dan moralitas di K/L/D dengan kebutuhan anggaran Rp 4,3 miliar. (dn/sumber: cnbcindonesia.com)

Tags :