PEKANBARU (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Dumai. 

Baca Juga:
Kemenhub Teken Perjanjian Kerja Sama dengan BKI untuk Pemeliharaan KN Kenavigasian

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya potensi ancaman keselamatan serta keamanan pelayaran global seiring kian padatnya lalu lintas alur pelayaran pada Selat Malaka dan Selat Singapura.

Perairan Indonesia diprediksi akan terus meningkat, terutama kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ASIA yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lintas yang akan menuju kesana melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, Sunda dan Lombok.

Baca Juga:
Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 2025

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan di sela acara Forum Keselamatan Pelayaran dan Sosialisasi RUTAP  mengatakan, penyelenggaraan alur pelayaran dan perlintasan dilaksanakan oleh Pemerintah. Untukmya, terus berupaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Kami telah menyusun program quick wins yang salah satunya penyusunan RUTAP dalam bentuk desktop study guna mendukung angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien,” tuturnya di Pekanbaru, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga:
Ribuan Peserta Arus Balik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Tinggalkan Semarang ke Jakarta

RUTAP merupakan arahan perwujudan ruang perairan yang digunakan sebagai jaringan/networking dalam komponen transportasi laut berupa tersedianya alur pelayaran yang dibutuhkan pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan pengguna jasa.

Adapun RUTAP wilayah kerja Disnav Dumai memuat pola ruang penggunaan perairan, rencana struktur alur pelayaran, rencana pola alur pelayaran yang meliputi kebutuhan alur strategis, penetapan alur strategis, strategi pengembangan alur, indikasi program dan pengembangan kegiatan pelayaran, pelaksanaan pembangunan alur, dan indikasi anggaran dan sumber-sumber pembiayaan.

"Dengan adanya RUTAP tersebut, semua informasi teknis mengenai tatanan alur pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat dimanfaatkan semua pihak baik instansi pemerintah, swasta dan para stakeholder lainnya, sehingga diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan pelayaran pada perairan di wilayah kerja Disnav Dumai dapat terwujud guna mendukung perekonomian khususnya di Provinsi Riau.

“Desktop study RUTAP ini merupakan salah satu gagasan yang bagus dan baik mengingat masih banyak alur pelayaran, baik alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan yang belum ditetapkan,” imbuh dia.

Hengki menegaskan, Pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien membutuhkan kebijakan. 

Di antaranya berupa beberapa penguatan, di antaranya fungsi alur pelayaran, aksesibilitas dan keselamatan pelayaran antar simpul pelabuhan dan pendukungnya.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan pelayanan sistem rute dan tata cara berlalu lintas pada jaringan alur pelayaran, pengembangan ekonomi wilayah melalui ketersediaan jaringan dalam komponen transportasi laut (alur pelayaran).

Selain itu, penentuan alur pelayaran strategis di wilayah kerja Distrik Navigasi, dan menjaga kawasan konservasi dan lingkungan maritim di sekitar alur pelayaran, serta skala prioritas penetapan alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan.

Dumai masuk sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang memiliki sistem jaringan transportasi laut seperti Pelabuhan Angkutan Laut dan Terminal Khusus. 

Salah satu pelabuhannya yaitu Pelabuhan Dumai yang berada di Provinsi Riau, merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT.
 Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1, memiliki terminal curah cair terbesar di Indonesia.

“Berdasarkan informasi dari desktop study RUTAP, Pelabuhan Dumai tetap menjadi pelabuhan umum yang tertinggi dalam pengapalan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, dengan rata-rata 400.000 ton tiap bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh setiap bulannya ratusan ribu ton minyak sawit mentah diekspor ke sejumlah negara di dunia, di antaranya India, Cina dan beberapa negara di Eropa,” tuturnya.

Dumai berada dekat dengan perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Layanan Kenavigasian di wilayah perairan ini dilaksanakan UPT Disnav Dumai yang merupakan salah satu dari 25 Distrik Navigasi di Indonesia. 

Wilayah kerjanya meliputi area perairan di Provinsi Riau dan sebagian lagi berada di area Barat dan Selatan Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. 

Dengan luasnya wilayah perairan yang menjadi wilayah kerjanya maka menjadi tulang punggung interkoneksi moda transportasi laut di wilayah Barat Indonesia.

“Sudah tentu sangat membutuhkan penataan akan alur pelayaran yang dapat mengantisipasi perkembangan yang ada. Lintasan pelayaran di wilayah kerja Dumai terdiri dari palayaran antar pulau (interisland dan interinsulair), juga berhadapan langsung dengan alur internasional yakni (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura. Inilah yang menjadikan perairan laut di Wilker Dumai menjadi sangat strategis. Berada pada lingkungan pengaruh positif IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore – Growth Triangle) yang juga merupakan choke point terpadat kedua di dunia,” beber Hengki.

Selain itu, wilayah kerja Disnav Dumai memiliki karakteristik meliputi area konservasi, area wisata bahari, instalasi bawah air dan anjungan lepas pantai, selat internasional, pelabuhan umum, Tersus/TUKS, alur pelayaran masuk pelabuhan, alur pelayaran umum dan perlintasan, delapan rute ferry cepat domestik dan enam rute ferry cepat intenasional.

Hadir dalam acara Sosialisasi RUTAP di wilayah kerja Disnav Dumai di antaranya Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazar, Staf Ahli Utama Menteri Perhubungan R. Agus H. Purnomo dan Kepala Disnav Tanjung Priok Raymond Ivan Sianturi. (omy)