JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kesiapannya dalam mengawal pangan bermutu dan berkualitas di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Melalui Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), KKP menyadari konsumen dari yang dulu hanya fokus pada volume dan jenis ikan, saat ini konsumen memiliki perhatian lebih kepada mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga pasar dunia telah memiliki dan bahkan memberlakukan standar – standar. 

Baca Juga:
Kementerian KP Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Ikan di Sultra

"Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi suatu keniscayaan. Dan ini yang akan kami jaga di IKN nantinya," kata Kepala BKIPM Pamuji Lestari usai memimpin Apel Siaga Pemantauan Kesiapan Stakeholders Perikanan Di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (8/12/2022).

Dalam kesempatan ini, Tari menyebut BKIPM akan terus menunjukkan keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi terkait pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK). Selain itu, pengendalian mutu produk perikanan turut dilakukan melalui layanan sertifikasi secara terpadu sebagai Penjaminan Kualitas Produk Perikanan (Quality Assurance) dalam rangka meningkatkan akses pasar produk perikanan.

Baca Juga:
KKP Jaga Perairan Raja Ampat dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina

"Penting bagi kita untuk menjaga IKN dari HPIK dan cara yang kami lakukan ialah dengan melaksanakan quality assurance secara konsisten," ujar Tari.

Usai melakukan apel di titik nol KM IKN, Tari kemudian melakukan sosialisasi kebijakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) di Balikpapan. Menurutnya, sebagai salah satu net eksportir produk perikanan dan memiliki produk yang telah diterima 171 negara di dunia, Indonesia harus terus melaksanakan SJMKHP. 

Baca Juga:
KKP Siapkan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Mutu untuk Program Ekonomi Biru

Dikatakannya, salah satu kunci keberhasilan  keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia adalah adanya harmonisasi SJMKHP dengan negara tujuan ekspor. 

Tari menambahakan penerapan SJMKHP merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu rangkaian utuh dimulai sebelum produksi, atau tahapan bahan baku yang sesuai standar serta higienitasnya sampai dengan outputnya adalah sertifikasi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

"Maka komitmen dari semua pihak sangat mendasar dan diperlukan untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Hulu hingga Hilir untuk peningkatan ekspor," tutupnya.(fhm)