DEPOK (BeritaTrans.com) -  Penyediaan layanan angkutan umum massal dengan skema membeli layanan atau buy the service (BTS) di Kota Depok, BPTJ Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemerintah Kota Depok sepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok (4/3/2024). 

PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilaksanakan pada 12 Januari 2024 lalu antara Plt. Kepala BPTJ dengan Walikota Depok. 

Baca Juga:
BPTJ Gelar Rapat Persiapan Operasi Angleb 2024 di Wilayah Jabodetabek

Pokok penting isi PKS dimaksud mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan BTS di Kota Depok. 

Direktur Angkutan BPTJ, Tatan Rustandi menyampaikan, persiapan BPTJ dan Dinas Perhubungan Kota Depok, masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. 

Baca Juga:
Bersama BPTJ, Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Angleb di Terminal Baranangsiang & Poris Plawad

"BPTJ bertugas menyiapkan dari sisi administrasi. Kami akan berproses untuk pelelangan melalui e-katalog, lalu kontrak. Sementara itu dari sisi Dishub akan menyiapkan perkuatan dari sisi fasilitas pendukung seperti shelter dan jaminan operasi", jelas Tatan. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi Dinas Perhubungan Kota Depok jelang penerapan layanan BTS ini. 

Baca Juga:
Hari Kedua Ramp Check Jelang Angleb, Dishub Kota Bekasi Temukan 4 Bus Tak Laik Jalan di Terminal

"Pertama adalah tentang pentingnya kelancaran pengoperasian serta tidak ada gangguan.  Kedua adalah penyediaan fasilitas layanan naik turun penumpang sehingga memudahkan aksesibilitas pengguna layanan BTS. 

"Ketiga dan terpenting adalah sosialisasi untuk memberikan pemahaman publik bahwa layanan BTS ini penting dan nantinya akan terintegrasi dengan layanan kereta komuter serta LRT Jabodebek," tutur Tatan. 

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Zamrowi menyampaikan,  pihaknta telah melakukan kajian tentang kebutuhan bus stop/halte. 

"Saat ini telah dipetakan 28 titik. Itu artinya telah terinventarisir 56 titik untuk arah pulang pergi dan sebaliknya," jelas Zamrowi. 

Selain penyiapan aspek fasilitas pendukung, pihak Dishub juga akan fokus pada pengamanan. 

"Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pihak Organda.  Harapannya angkot yang sekarang dapat menjadi feeder dan akan segera di rerouting. Kami berharap pemilik angkot tidak rugi dan tetap mendapatkan penumpang, contohnya trayek. 06, 02, D10. Intinya mereka kami pikirkan sehingga mengurangi gesekan di lapangan," bebernya.

Dia menyampaikan bahwa tujuan terbesar dari penyediaan layanan BTS ini adalah untuk mengurangi kemacetan di Kota Depok. 

"Kami berharap dengan adanya Bus ini, animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dapat meningkat," terang dia. 

Konsep layanan BTS di Kota Depok akan fokus pada pengintegrasian layanan kereta commuter line, LRT Jabodebek dan angkutan jalan yaitu dari Terminal Depok ke Stasiun LRT Harjamukti. 

Sama halnya dengan layanan BTS Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor dan Trans Bekasi Patriot di Kota Bekasi, BTS ini akan hadir dengan sistem pembayaran yang cashless. 

Ada jaminan keselamatan karena tersedia fasilitas CCTV, dan standar layanan minimum yang akan didapatkan penumpang seperti suhu udara dan tempat duduk yang nyaman. 

Selain itu, pengemudi pun akan dilengkapi dengan sistem monitoring yang akan memantau kecepatan kendaraan, ketaatan dan performa selama membawa armada BTS. 

Tidak hanya itu, ketepatan layanan juga diperhatikan melalui sistem yang tersedia. Waktu tunggu antara satu unit dengan unit lainnya berkisar 10-15 menit. (omy)