KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) melakukan perencanaan dan pemanfaatan Teluk Balikpapan secara terintegrasi sebagai gerbang utama yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut hingga Oktober 2023 mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencapai Rp346 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 300 Miliar atau meningkat 130 persen.
Meski resor tersebut memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Besar yang masih berlaku hingga sekarang. Namun, resor belum memiliki izin PKKPRL, yang juga merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau pelaksaanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di terminal khusus PT Kolaka Nickel Indonesia di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (23/2/2023).
Ulama, akademikus, dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Ustaz Das`ad Latief menyebut, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan PT. Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Sarana KAI Eko Purwanto dan Direktur Business & Base Operation GMF Ananta Widjaja bersamaan dengan perayaan HUT ke-77 KAI di Pusdiklat Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, pada Rabu (28/9/2022).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendukung Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Manado-Likupang dan Bangka Belitung.
Guna meningkatkan peran Pelabuhan Labuan Bajo dalam meningkatkan perekonomian, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyediaan infrastruktur pada KSOP Kelas III Labuan Bajo dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Upaya perlindungan habitat alami burung hantu untuk mendukung produktivitas pertanian di kawasan Sungai Pusur diwujudkan dalam penandatanganan komitmen bersama antara Pemkab Klaten melalui Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya dengan Instiper Yogyakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta agar pelaku usaha di bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, termasuk yang berasal dari modal asing, untuk mematuhi aturan main yang telah ditetapkan.
