JAKARTA (BerutaTrans.com) -  Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo melantik 48 orang Perwira Pandu Tingkat II Angkatan 44 dan 45 Tahun 2020/2021 di Jakarta, Senin (12/4)2021).

Baca Juga:
Siapkan Submisi Dokumen PSSA Selat Lombok ke IMO, Kemenhub Gelar FGD Nasional

Hal tersebut menunjukan para perwira pandu tersebut siap mendukung dan menciptakan keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia.

"Selamat kepada para wisudawan Perwira Pandu serta apresiasi kepada lembaga penyelenggara pelatihan pandu, dalam hal ini PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, yang telah bekerjasama dengan Ditjen Perhubungan Laut dalam mencetak perwira-perwira pandu yang kompeten," tuturnya.

Baca Juga:
Yeay, Kapal Indonesia Kembali Berhasil Masuk White List Tokyo MoU

Para Perwira Pandu telah berhasil menyelesaikan Pelatihan Pandu Tingkat II selama kurun waktu  lima bulan. Ini merupakan suatu kebanggaan tentunya dapat menyelesaikan masa Pelatihan Pandu Tingkat II ini.

Dia menegaskan, proses dalam menyelesaikan tahapan-tahapan dalam pelatihan untuk menjadi seorang Perwira Pandu tidak mudah. 

Baca Juga:
PM Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia Diterbitkan

Terlebih di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Oleh karena itu dia berharap seluruh perwira pandu yang baru dilantik agar segera mengaplikasikan dan mengembangkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pelatihan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat luas serta mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.
 
“Usai resmi dilantik sebagai perwira pandu, perwira akan mendapatkan sertifikat pandu yang menjadi persyaratan mutlak bagi profesi pandu,” ujar dia.

Selain itu, Dirjen Agus berpesan kepada para wisudawan untuk tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan serta pengetahuan sejalan dengan perkembangan di bidang transportasi laut.

Dengan begitu, ke depan akan tercipta tenaga-tenaga transportasi yang profesional, handal, dan berdaya saing.
 
“Pada prinsipnya kegiatan pemanduan ini adalah pemberian bantuan, saran, dan informasi dari para pandu kepada Nakhoda kapal tentang keadaan perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar yang menanti Saudara di depan,” imbuh Dirjen Agus.
 
Dalam melaksanakan tugas mulia ini, pada pundak seorang perwira pandu melekat atribut hukum konvensi internasional, regional, nasional dan kearifan lokal (local wisdom). 

Oleh karenanya, para pandu harus dapat memberikan pelayanan pemanduan dan kepelabuhanan secara optimal dan profesional dengan tetap menempatkan faktor keselamatan pada prioritas utama guna mewujudkan “zero accident” yang menjadi visi seorang pandu.
 
“Tak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan atas kontribusi para perwira pandu selama ini dalam mewujudkan keselamatan maritim di perairan juridiksi Indonesia, sehingga kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan/perairan pandu dapat bernavigasi secara safe, secure, efisien dan efektif, dan kegiatan ini berkaitan erat dengan daya saing Indonesia di sektor kemaritiman,” tutupnya.

Sebagai informasi, Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya adalah lautan yang memiliki karateristik yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai perairan pandu. Adapun saat ini terdapat 152 perairan pandu di Indonesia, terdiri dari 91 perairan wajib pandu dan 61 perairan pandu luar biasa.(omy)