JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan terus mengembangkan Studi Implementasi e-Pilotage di perairan Indonesia yang merupakan kapasitas pemerintah sebagai pengawas telekomunikasi pelayaran. 

Hal ini merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan serta dalam penggunaan teknologi yang terkait dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim di perairan Indonesia.

Baca Juga:
Kemenhub Teken Perjanjian Kerja Sama dengan BKI untuk Pemeliharaan KN Kenavigasian

Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan menyebutkan, inovasi seperti pelaksanaan e-Pilotage di perairan Indonesia ini dapat menunjukkan peran aktif Indonesia sebagai anggota dewan IMO, terutama setelah Indonesia berhasil terpilih kembali sebagai anggota dewan kategori C periode 2022-2023.

"Pelaksanaan kegiatan studi e-Pilotage ini adalah sebagai tindaklanjut dari program quick wins Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," ujar Hengki di sela Focus Group Discussion (FGD) Studi Implementasi e-pilotage Di Perairan Indonesia, di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga:
Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 2025

Dia mengungkapkan, e-Pilotage merupakan bagian dari e-Navigation, yang sedang dikembangkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

Di mana dalam 16 maritime services yang sedang dikembangkan dalam kerangka e-Navigation, salah satunya adalah terkait dengan pilotage services.

Baca Juga:
Ribuan Peserta Arus Balik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Tinggalkan Semarang ke Jakarta

"Perlu diketahui juga bahwa dalam studi ini telah dilaksanakan benchmarking secara virtual dengan narasumber baik di dalam maupun di luar negeri, salah satunya terkait implementasi remote pilotage di Finlandia," ungkap Hengki.

FGD ini merupakan forum diskusi untuk mendapatkan masukan tambahan dalam penyusunan laporan akhir pelaksanaan studi e-Pilotage di perairan Indonesia.

Adapun output yang diharapkan dari studi ini adalah teridentifikasinya kebutuhan Indonesia dalam konsep e-Pilotage, teridentifikasinya modalitas dan kebutuhan infrastruktur dan peralatan untuk mengembangkan konsep e-Pilotage, dan tersusunnya draft regulasi yang terkait dengan payung hukum pelaksanaan e-Pilotage di Indonesia. 

Dalam FGD ini akan dilaksanakan pengumpulan bahan dan masukan dalam penyusunan konsep Implementasi e-Pilotage di Perairan Indonesia dari seluruh stakeholders terkait. 

Penajaman konsep penerapan e-Pilotage di Perairan Indonesia, mendapatkan gambaran kesiapan para stakeholders (pelabuhan, pandu, asuransi, praktisi dan akademisi) dalam mendukung implementasi e-Pilotage di Indonesia. 

Menyusun pola kerja sama antarstakeholder yang terlibat dalam Implementasi e-Pilotage di Perairan Indonesia, dan  menyusun usulan revisi regulasi untuk mewadahi Implementasi e-Pilotage di Perairan Indonesia.

"Dengan dilaksanakannya FGD ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan masukan yang berharga dari para stakeholder yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pemanduan, untuk dapat menyamakan persepsi dan mendukung pengembangan konsep e-pilotage di Indonesia," tutur Hengki.

Sebagai informasi, FGD ini menghadirkan narasumber perwakilan dari Direkorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim dan perwakilan dari Praktisi/Konsultan.

Hadir perwakilan Distrik Navigasi Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia serta stakeholder lainnya, yang terkait dengan rencana implementasi e-Pilotage di perairan Indonesia. (omy)