YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Sejumlah isu strategis dan tantangan yang dihadapi di bidang perkapalan dan kepelautan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perkapalan dan Kepelautan yang berlangsung selama  empat hari 29 Agustus - 1 September 2023 di Yogyakarta.

Baca Juga:
Dirjen Hubla Sampaikan Potensi Kerja Sama Saat Bertemu dengan Perwakilan Korea di London

Acara Rakornis dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi.

Dalam sambutannya Capt. Antoni menyampaikan bahwa bidang perkapalan dan kepelautan adalah unsur utama dalam peran negara sebagai flag state sesuai ketentuan dalam Unit Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS).

Baca Juga:
Dukungan Kemenhub di Sail Teluk Cendrawasih 2023, KM Sinabung jadi Hotel Terapung

Sebagian besar peran negara sebagai flag state ini dilaksanakan oleh lima Sub Direktorat yang ada di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan..

Masing-masing menghadapi tantangan dan isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang membutuhkan kerjasama dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.

Baca Juga:
Dorong Penguatan, Ditjen Hubla Gelar Rakornis Kenavigasian

Dia Antoni menyebutkan, tantangan yang dihadapi dalam hal perkembangan teknologi, di antaranya terkait penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Green-House-Gas (GHG), Wing-In-Ground (WIG) Craft, yang menuntut kesiapan aturan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

"Sedangkan terkait performa kapal berbendera Indonesia, tantangan yang dihadapi termasuk mempertahankan status Indonesia dalam kategori white list, rencana pendelegasian statutori ke badan atau organisasi selain BKI, pelaksanaan uji petik, termasuk juga upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di laut," bebernya.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi di bidang kepelautan juga cukup berat termasuk masih adanya peredaran ijazah palsu, pengaturan pengawakan kapal-kapal tradisional, keberadaan SIUPPAK yang tidak merata di semua daerah, SIUPPAK sektor perikanan, serta tumpang tindih aturan dengan Kementerian atau Lembaga lainnya, yang kesemuanya perlu segera diselesaikan.

Isu strategis lain yang juga memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk dari Kementerian dan Lembaga, yaitu persiapan Indonesia menghadapi IMO Member State Audit State (IMSAS) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Februari 2025.

"Saya berharap kita semua dapat berkolaborasi, bersinergi, saling memberikan masukan dalam menghadapi semua tantangan di bidang perkapalan dan kepelautan sehingga tantangan dan isu-isu strategis dapat kita selesaikan dengan baik," tutur Capt. Antoni.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakornis ini adalah untuk meningkatkan   koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas kelaiklautan kapal antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Kami berharap melalui Rakornis ini, kita semua dapat meningkatkan kinerja yang profesional, melayani, inisiatif dan efisien sebagaimana tema yang kami usung pada Rakornis tahun ini,” kata Hartanto. 

Turut hadir dalam kegiatan Rakornis 350 orang peserta perwakilan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Asosiasi, BUMN, dan Sekolah Pelayaran di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. (omy)